MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Selatan (AMSS) Pemerhati Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, pada Jumat (09/08/2024).

Aksi ini dipimpin oleh Andi Armayudi Syam, Jenderal Lapangan AMSS, yang dalam orasinya mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera memanggil sejumlah anggota Pansus DPRD Kabupaten Bulukumba terkait dugaan penyimpangan dana swakelola di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba.

“Kami mendesak pihak kejaksaan untuk memanggil Pansus DPRD serta menggandeng PPATK dan BPK untuk menelusuri aliran dana yang terindikasi tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang,” ujar Andi Armayudi Syam.

Aktivis Karang Taruna Sulawesi Selatan ini juga meminta Kejaksaan untuk mempublikasikan hasil penyelidikannya terkait kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp34 miliar yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba.

“Kami meminta Kejaksaan segera mempublikasikan hasil penyelidikannya. Untuk kasus yang kami laporkan ini, kami berharap pihak kejaksaan tidak main-main dalam mengungkap fakta selama proses penyelidikannya,” tegas Andi Armayudi.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, SH, MH, menyampaikan bahwa aduan dari AMSS telah menjadi perhatian serius pihak kejaksaan.

“Terkait dana DAK, bukan berarti kita tidak mengatensinya. Setelah evaluasi oleh pimpinan, perkara ini langsung ditangani oleh bidang pidana khusus (pidsus) dan telah menjadi atensi pimpinan,” jelas Soetarmi.

Namun, menurut Soetarmi, ada beberapa kriteria yang harus dipastikan oleh bidang pidsus terkait laporan tersebut sebelum dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

“Ini untuk memastikan bahwa laporan ini patut untuk ditindaklanjuti, makanya saya masih berkoordinasi dengan Kasi Pidsus untuk langkah-langkah selanjutnya,” tutupnya.

Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk tekanan dari masyarakat agar kejaksaan transparan dan serius dalam mengusut dugaan korupsi yang melibatkan dana besar di Kabupaten Bulukumba, terutama yang menyangkut penggunaan dana pendidikan.