BULUKUMBA,MENARAINDONESIA.com-Pengelolaan anggaran khususnya di sektor kesehatan di Kabupaten Bulukumba selalu saja bermasalah, setelah sebelumnya anggaran BOK dan Jampersal pada 2019 dikorupsi kini kembali muncul persoalan lainnya.

Kasus BOK dan Jampersal yang merugikan negara hingga belasan miliar nampaknya tidak menjadi pembelajaran dalam pengelolaan anggaran kesehatan di Kabupaten Bulukumba.

Kali ini, Pengelolaan anggaran kesehatan di salah satu Puskesmas di Kabupaten Bulukumba lagi-lagi dikeluhkan dan dianggap tidak transparan.

Seperti yang diduga terjadi di Puskesmas Ujung Loe, Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba, di mana pengelolaan anggaran JKN Non Kapitasi dianggap tidak transparan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Menara Indonesia, tenaga kesehatan di Puskesmas Ujung Loe menerima insentif klaim JKN non-kapitasi tanpa menandatangani daftar penerimaan.

Selain itu insentif tersebut juga dipotong 30 sampai 40 persen, di mana dalam aturan pemotongan biaya administrasi tidak boleh lebih dari 15 persen.

Kepala Puskesmas Ujung Loe, Jinda, yang dikonfirmasi , membantah jika pengelolaan keuangan di Puskesmasnya tidak transparan.

Menurut Jinda, insentif non-kapitasi disalurkan melalui rekening nakes sehingga tidak ada pemotongan.

“Dari rekening daerah langsung ke rekening bendahara terus disalurkan ke rekening masing-masing penerima,” kata Jinda.

Meski demikian, Jinda mengakui bahwa daftar penerimaan ditandatangani oleh koordinator atau kepala di bidang masing-masing.

“Kalau disalurkan menggunakan amplop itu tidak benar karena langsung ke rekening masing-masing,” imbuhnya.

Persoalan di pengelolaan kesehatan di Kabupaten Bulukumba seolah tidak ada habisnya.

Selain persoalan pengelolaan anggaran, di sisi lain pelayanan kesehatan di masyarakat selalu menjadi sorotan. Belum lagi status nakes non ASN masih banyak yang terbengkalai. (IKM)