MAROS,MENARAINDONESIA.com-Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mengerahkan 16 armada tangki air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Distribusi air tersebut menyasar sedikitnya 6.738 kepala keluarga (KK) di sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Pelepasan armada tangki dilakukan Bupati Maros Chaidir Syam di Lapangan Pallantikang Maros, Selasa (11/8/2026). Armada tersebut akan beroperasi setiap hari selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

Chaidir mengatakan setiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter atau 5 meter kubik. Masing-masing armada ditargetkan dapat melakukan distribusi hingga empat kali perjalanan dalam sehari.

“Alhamdulillah hari ini kita melepas bantuan air bersih untuk kondisi El Nino ini, khusus untuk air bersih,” kata Chaidir.

Menurutnya, pendistribusian air bersih akan dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi kembali normal. Pemkab Maros memperkirakan penanganan kekeringan masih berlangsung hingga sekitar Oktober, dengan pelaksanaan distribusi tetap disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

“Setiap hari minimal 16 tangki, 5.000 liter. Sampai kondisinya insyaallah normal, Oktober,” ujarnya.

Pemkab Maros telah memetakan wilayah berdasarkan tingkat kerawanan kekeringan untuk menentukan prioritas distribusi air bersih.

Empat kecamatan ditetapkan sebagai zona merah, yakni Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marusu. Wilayah tersebut menjadi prioritas utama karena dinilai memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang lebih tinggi.

Sementara Kecamatan Turikale, Moncongloe, Tanralili, dan Mandai masuk dalam kategori zona kuning. Meski tingkat kerawanannya berada di bawah zona merah, pemerintah tetap memantau kondisi masyarakat di wilayah tersebut.

Chaidir menegaskan pemetaan wilayah diperlukan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran, khususnya kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Untuk mendukung penanganan dampak kekeringan, Pemkab Maros menyiapkan anggaran awal sebesar Rp600 juta yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak. Pemerintah daerah juga membuka peluang menambah anggaran apabila kondisi kekeringan berlangsung lebih lama atau kebutuhan masyarakat meningkat.

“Untuk tahap awal kita siapkan anggaran Rp600 juta dari BTT. Kalau kondisi memang membutuhkan, tidak menutup kemungkinan akan kita tambah,” jelas Chaidir.

Penanganan kekeringan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan air bersih rumah tangga. Pemkab Maros juga melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan pada sektor pertanian.

Chaidir mengatakan Satgas Kekeringan Pertanian telah diturunkan untuk melakukan pendataan terhadap lahan pertanian yang terdampak kekeringan.

Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan sekaligus menyampaikan kebutuhan bantuan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Satgas kekeringan pertanian itu sudah di-report. Itu bisa langsung kita informasikan ke provinsi ataupun ke pusat,” katanya.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mengantisipasi potensi kebakaran akibat kondisi kering. Salah satunya dengan melakukan penyiraman secara rutin di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Chaidir mengatakan penanganan kekeringan merupakan upaya bersama yang tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Pemerintah juga mempertimbangkan langkah lain untuk menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, termasuk rencana pelaksanaan Salat Istisqa.

“Ini adalah ikhtiar kita bersama. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kita juga terus berdoa agar hujan segera turun,” ujarnya.

Dengan pengerahan 16 armada tangki setiap hari, Pemkab Maros berharap kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Distribusi air akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kondisi di lapangan agar bantuan dapat menjangkau wilayah dan warga yang paling membutuhkan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak serta segera melaporkan wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.