ENREKANG,MENARAINDONESIA.com-Himpunan Pelajar Mahasiswa Masenrepulu (HPMM) Cabang Maiwa menggelar dialog bersama dengan pemerintah setempat dalam rangka memberi sumbangsih pemikiran dan solusi atas konflik yang melibatkan PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang, di Aula Kantor Kecamatan Maiwa, Kab.Enrekang, Rabu (01/03/2022).

Konflik sengketa lahan tersebut bermula dari realisasi pembukaan lahan untuk penanaman kelapa sawit oleh PTPN XIV. Alas hak yang digunakan, kabarnya adalah surat rekomendasi pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV nomor 424/2867/SETDA/2020 yang diterbitkan oleh Bupati Enrekang, H Muslimin Bando. Sehingga warga setempat yang merasa tanahnya di klaim oleh pihak PTPN XIV terus melakukan protes.

Ketua Umum HPPM Cabang Maiwa, Fahmi menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan berawal dari diskusi yang tidak singkat untuk memikirkan solusi yang terbaik untuk masyarakat terdampak.

“Kegiatan ini berangkat dari diskusi panjang yang dilakukan oleh pengurus serta beberapa senior HPMM Cabang Maiwa, yang pada akhirnya melahirkan tawaran solusi,” terang Fahmi.

Ia pun melihat jika dampak yang ditimbulkan akibat penguasaan lahan secara sepihak, menjadikan sebagian besar warga kehilangan mata pencaharian di atas lahan eks HGU PTPN yang mulai digusur sejak tahun 2016 lalu.

Akibat hal tersebut, HPMM menyarankan agar pihak PTPN tetap memperhatikan kondisi masyarakat setempat yang telah bermukim cukup lama diatas lahan yang diklaim sebagai milik PTPN. Selain hal itu, HPMM juga meminta ke pihak PTPN agar memberdayakan masyarakat lokal, khususnya masyarakat terdampak dengan mengangkatnya sebagai tenaga BUMN atau tenaga kontrak agar memiliki penghasilan tetap.

Bahkan HPMM Cabang Maiwa juga meminta transparansi pengelolaan dana CSR oleh pihak PTPN dan melakukan relokasi terhadap masyarakat terdampak dengan mempertimbankan asas kemanusian.

Lain halnya dengan Ahmad Jumarding SE MM yang merupakan masyarakat asli setempat mengingatkan pihak PTPN agar lebih serius menangani masalah tersebut karena dalam riwayatnya PTPN sebelumnya pernah gagal dalam mengelola tepung tapioka.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Enrekang, dan ini mesti di topang dengan pembangunan pemberdayaan potensi masyarakat yang ada, jadi PTPN mesti benar-benar serius dalam megelola PTPN dengan tetap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat di Kecamatan Maiwa, terlebih karena PTPN pernah gagal dalam pengolahan tepung tapioka beberapa tahun lalu,” ujar Ahmad Jumardin, Dosen Fakultas Ekonomi Unibos.

Diketahui, kegiatan ini dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Enrekang, Muh Idris Sadik S Sos MM , Camat Maiwa Asruddin S Sos M Si, Kepala Desa Pattondonsalu, Lurah Bangkala, Kepala Desa Bottomallanga dan Ibu Desa Batumilla, Ketua Umum HPPM Pusat, perwakilan dari PTPN beserta beberapa perwakilan masyarakat terdampak.