SINJAI,MENARAINDONESIA.com-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sinjai yang rencana digelar pada bulan September mendatang, menuai kritik. Pasalnya, pandemi Covid-19 belum dinyatakan berakhir oleh pihak yang berwenang.

Wakil Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kab.Sinjai, Abdul Malik Zain mengatakan, rencana pelaksanaan Pilkades tersebut berpotensi menghadirkan klaster baru.

“Dikhawatirkan jika kita melaksanakan pilkades serentak tahun ini, bisa saja menciptakan klaster baru ditengah masyarakat. Euforia masyarakat kita terhadap kegiatan politik 6 Tahunan ini sangat tinggi, jangan sampai kerumunan disejumlah desa tidak bisa dicegah dan kita kembali ke zona merah”, terang Abdul Malik Zain. Senin (17/05/2021).

Malik juga menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah Kab.Sinjai sebelumnya adalah melakukan Refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menangani Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat, bukan dialihkan lagi ke pelaksanaan Pilkades.

“Kebijakan Recofusing APBD 2021 adalah Fokus untuk menangani pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat. Sekiranya jangan Lagi dibebani untuk pengalihan anggaran pelaksanaan Pilkades”, jelas Abdul Malik Zain.

Dirinya juga menyarankan ke pemerintah Kab.Sinjai agar event 6 tahunan tersebut dilaksanakan pada tahun depan, agar persiapan dan penganggarannya dapat lebih maksimal. Selain itu, Pilkades serentak dapat dilaksanakan dengan memajukan pelaksanaan Pilkades yang masa pemerintahannya berakhir pada tahun 2022 bersamaan dengan kepala desa yang akan berakhir masa jabatanya pada bulan Juni mendatang.

“Alangkah baiknya event 6 tahunan itu dilaksanakan Tahun 2022, agar Pemerintah Daerah bisa fokus dan memaksimalkan dalam hal persiapan juga penganggarannya. Sekiranya Jika Pilkades kita rancang dan laksanakan pada tahun depan maka pilkades serentak se-Kab.Sinjai bisa kita selenggarakan, dengan asumsi bahwa kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya akhir tahun 2022 dimajukan pelaksanaannya dengan pilkades yang berakhir masa pemerintahannya Juni Tahun ini”, tutur Malik.

Malik yang juga Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulsel tersebut berharap, Pemerintah Kab.Sinjai agar lebih baik fokus dalam melakukan tracking dan mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh World Health Organization (WHO).

“Lebih baik Pemerintah Kab.Sinjai tetap fokus pada tracking dan edukasi masyarakat untuk patuh pada protokoler kesehatan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat berdasarkan anjuran WHO”, harap Malik.

Untuk diketahui, Kabupaten Sinjai saat ini tengah berada pada Zona Orange menuju Zona Hijau. (Dly)