MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Rudianto Lallo menggelar reses pertama pada masa sidang kedua tahun 2021/2022, di Jalan Barukang, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Selasa (12/04/2022).

Kehadiran Politisi NasDem ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang sifatnya mendesak untuk direalisasikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena hal itu, dia meminta warga untuk berani menyampaikan aspirasinya.

“Kami hadir atas perintah undang-undang untuk menjembatani keluhan warga yang ada disini. Jadi apapun aspirasinya jangan disimpan-simpan, waktunya disampaikan kepada saya,”  kata Rudianto Lallo dalam sambutan mengawali kegiatan reses.

Menanggapi hal tersebut, Hindong salah seorang warga yang hadir menyampaikan aspirasinya secara langsung. Salah satu hal yang ia persoalkan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai olehnya tidak proporsional.

“Banyak warga yang layak mendapatkan bantuan sosial dari  PKH tidak tersentuh sama sekali. Sementara ada pula warga yang tidak seharusnya menjadi penerima manfaat dari bantuan sosial PKH,” kata Hindong.

Hindong juga menyinggung tentang program kerja kelurahan yang menurutnya tidak memberdayakan masyarakat secara meluas. Selain itu, dia juga meminta agar DPRD menfasilitasi perbaikan drainase dan pengerukan sedimen.

“Kami semua sama-sama punya hak yang sama dan kesempatan yang sama, tapi kenyataan banyak warga tidak mendapatkan manfaat dari program kerja kelurahan,” keluhnya.

Senada dengan Hindong, Asni juga mengeluhkan minimnya pemberdayaan pemuda di Kelurahan Pattingalloang. Selama tahun 2022, kata Asni belum banyak pemuda yang tersentuh dalam program peningkatan SDM melalui pelatihan dan semacamnya.

“Tidak dapat dipungkiri jika tingginya angka kriminalitas tidak lepas daripada tidak adanya aktivitas. Pemuda-lah yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan pelatihan dalam mengasa kemampuan. Tapi faktanya justru tidak dilirik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW Barukang, Abdul Karim turut mengeluhkan bangunan pos keamanan yang tidak difungsikan, sementara beberapa kejadian telah terjadi konflik antara pemuda.

“Izin menyampaikan, sekiranya bangunan pos keamanan difungsikan. Mengingat wilayah barukang dan sekitarnya rawan terjadi tawuran antar pemuda,” ujarnya.

Menjawab keluhan warga, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo berjanji akan menindaklajuti persoalan bantuan sosial PKH yang tidak tepat sasaran. Dirinya juga menyayangkan ketidak hadiran lurah setempat untuk mendengarkan bersama keluhan warga.

“Harus sesuai sasaran, tidak diperbolehkan warga yang kategori mampu menerima manfaat. Tidak diperbolehkan Lurah memilih siapa warga yang mendapatkan bantuan sosial PKH,” sebutnya.

“Ini kerja-kerja Lurah. tapi sangat disayangkan lurahnya tidak hadir mendengarkan keluhan langsung warga,” tutup Rudianto Lallo.