MAROS,MENARAINDONESIA.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Bumi Maros Sejahtera. Langkah ini diambil menyusul minimnya kontribusi perusahaan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun telah beberapa tahun beroperasi.

Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas BUMD. Ia menyoroti bahwa meski laporan keuangan perusahaan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal itu belum cukup jika tidak diiringi dengan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Transparansi keuangan memang membaik, tapi yang kita butuhkan adalah hasil konkret. PT Bumi Maros Sejahtera harus menghadirkan bisnis riil yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD,” kata Chaidir saat diwawancarai, Jumat (13/6/2025).

Sejumlah unit usaha yang dikelola PT Bumi Maros Sejahtera, seperti sektor perparkiran dan kerja sama dalam pengadaan katalog lokal, dinilai masih jauh dari kata optimal. Karena itu, Bupati mendorong perusahaan segera menyusun rencana bisnis baru yang lebih realistis dan sesuai dengan potensi lokal Maros.

“Kita tidak ingin BUMD hanya sekadar menjalankan proyek coba-coba. Harus ada roadmap bisnis yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Pemkab Maros saat ini juga tengah mengkaji rencana penyertaan modal tambahan dari APBD untuk PT Bumi Maros Sejahtera. Proses tersebut dilakukan secara ketat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Maros. Menurut Bupati, suntikan dana hanya akan diberikan jika perusahaan menunjukkan arah bisnis yang jelas serta memiliki sistem pertanggungjawaban yang transparan.

“Kalau mau disuntik lagi, harus ada jaminan hasil dan laporan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak mau lagi ada dana daerah yang menguap tanpa kejelasan, seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” ujar Chaidir.

Lebih lanjut, Pemkab juga tengah meninjau kembali struktur manajemen dan masa jabatan direksi perusahaan. Seluruh keputusan strategis, termasuk kemungkinan pergantian manajemen, akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang.

“Kinerja dan batas waktu jabatan para direksi akan kita evaluasi. Kalau memang tidak membawa progres, tentu akan dipertimbangkan untuk diganti,” tutup Bupati Maros.