Fatma Wahyuddin, Anggota DPRD Makassar, Menggelar Sosialisasi Perda Perlindungan Guru

img

MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Fatma Wahyuddin, menyelenggarakan acara penyebarluasan informasi mengenai produk hukum daerah, yaitu sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Guru.

Kegiatan ini diadakan di Hotel Horison pada Jumat (21/07/2023), dihadiri oleh dua narasumber, Kabid Pengembangan Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan Syafruddin, dan Akademisi Unhas Sakkapati. Peserta kegiatan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) II Kota Makassar.

Kata Fatma–sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Perda ini merupakan produk hukum daerah yang baru disahkan tahun lalu. Sosialisasi ini menjadi tanggung jawab setiap anggota DPRD Kota Makassar, terutama dalam menyampaikan regulasi Perlindungan Guru kepada masyarakat.

“Perda ini adalah pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat mengajar,” ujar Fatma.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat menjelaskan lebih lanjut bahwa peraturan ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tindakan kekerasan atau ancaman terhadap guru di Kota Makassar. Hal ini untuk menciptakan lingkungan mengajar yang nyaman bagi para pendidik.

“Kami mendengar keluhan guru terkait intimidasi dan ancaman saat bertugas, dan inilah yang mendorong tim Panitia Khusus (Pansus) Perda Perlindungan Guru untuk menyelesaikan regulasi ini,” tambahnya.

Narasumber kegiatan, Syarifuddin, menjelaskan bahwa kebutuhan akan Perda tentang Perlindungan Guru muncul dari laporan siswa terhadap guru atas tindakan kasar tanpa bukti konkret.

“Sekarang ini, banyak kasus laporan siswa terhadap guru tanpa bukti yang jelas. Perlindungan Guru menjadi penting untuk melindungi mereka saat menjalankan tugas,” ucap Syarifuddin.

Namun, dia menegaskan bahwa Perda tersebut tidak memberikan kebebasan bagi guru untuk bertindak sewenang-wenang terhadap siswa. Regulasi ini lebih kepada memberikan panduan tugas, fungsi, dan sanksi jika terjadi pelanggaran.

“Perda ini menjadi payung hukum yang melindungi guru, tetapi juga memberikan kewajiban dan sanksi jika ada pelanggaran dari pihak pendidik,” jelasnya.

ads

Leave a Reply