MAROS,MENARAINDONESIA.com-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maros, Herwan, menemui massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros dan SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Maros di depan Kantor Bupati Maros, Rabu (24/6/2026).

Kehadiran Herwan mewakili Pemerintah Kabupaten Maros untuk menerima dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan para demonstran terkait sejumlah isu nasional dan daerah yang menjadi perhatian masyarakat.

Dalam dialog dengan peserta aksi, Herwan menjelaskan bahwa Bupati Maros, Chaidir Syam, tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas pemerintahan di Jakarta. Ia menyampaikan bahwa dirinya mendapat amanah untuk menerima aspirasi dan menyampaikan seluruh tuntutan kepada pimpinan daerah.

“Pak Bupati lagi ada tugas di Jakarta dan mengamanahkan kepada saya untuk menemui teman-teman serta mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan hari ini,” ujar Herwan.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi terhadap beberapa program pemerintah pusat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), serta kebijakan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, mereka juga menyoroti persoalan mutasi guru dan dugaan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Maros.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Herwan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan demokratis. Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan akan diteruskan kepada Bupati Maros sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Kabupaten Maros menghargai penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan demokratis. Apa yang menjadi tuntutan teman-teman akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk menjadi perhatian,” katanya.

Pertemuan antara perwakilan pemerintah daerah dan massa aksi berlangsung dalam suasana dialogis. Para peserta aksi secara bergantian menyampaikan pandangan dan tuntutan mereka, sementara pihak pemerintah memberikan penjelasan terkait mekanisme penyampaian aspirasi sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan dokumen pernyataan sikap, massa aksi melanjutkan agenda demonstrasi ke lokasi berikutnya dengan pengawalan aparat keamanan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.