BULUKUMBA,MENARAINDONESIA.com-Pembangunan Gedung Satu Atap (Satap) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terancam mangkrak alias tak dilanjutkan 2023 mendatang. Itu lantaran proyek yang dianggarkan Rp 24 Miliar tersebut berbeda dengan desain awal pembangunan.

Ketua Komisi C, DPRD Bulukumba Andi Zulkarnain Pangki yang dikonfirmasi awak media mengaku jika pembangunan satap berubah desain dikarenakan lokasi yang dibangun tersebut berubah luasan.

Itu juga di akibatkan dari gagalnya pemkab membeli lahan milik Jiwasraya.

Selain itu kata dia, pembangunan satap ini harus mengacu pada perencanaan. Jika pembangunan Satap tidak dibangun di atas jiwasraya maka itu sudah berbeda dengan perencanaan awal.

“Included, perencanaanya diatas jiwasraya. Harus dimaksimalkan karena perencanaan pekerjaan kontrak yang dilaksanakan dengan anggaran sekarang,” katanya.

Andi Nain mengatakan jika hingga Desember pekerjaan satap tersebut tidak bisa di bisa selesaikan, apalagi setelah dibahas APBD, maka dipastikan tidak ada lagi penganggaran 2023 mendatang untuk Satap.

“Apa boleh buat kalau tidak ada kegiatan disitu (Jiwasraya) karena tidak mugkin anggaran di atas anggaran,” sesalnya.

Belum lagi, kata Legislator PAN itu, Permendagri 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD yang melarang membayarkan proyek ditahun berikutnya apabila tidak selesai 50 persen pada bulan Agustus.

“Ini sekarang bulan November. Kalaupun mereka beralasan terlambat dikerja, kenapa terlambat dikerjakan?, kenapa mesti melakukan pelelangan dimasa injury time, berarti disengaja. Kenapa bukan bukan bulan 6 atau bulan 3 kan panjangji waktu,” katanya.

Kabid Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad yang dikonfirmasi masih optimis bangunan jiwasraya akan dimiliki daerah sebelum menyebrang tahun 2023.

“Masa mau dikerja diatas Jiwasraya, kan belum dibayar,” kata Andi Ulla, sapaan Ayatullah Ahmad.

Pemkab saat ini, kata Andi Ulla masih terus melakukan komunikasi dengan pihak jiwasraya, agar bisa menjual lahan kepada Pemkab Bulukumba.

” Kemarin Persoalan harganya, mereka minta Rp 3 miliar lahan dan bangunan, sedangkan peganggaran kita Rp 1,5 Miliar,” katanya. (IKM)