JAKARTA,MENARAINDONESIA.com-Dalam rangka memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia dan HUT Ke 5  Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang bertempat di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (12/08/2022).

Ketua Panitia Andi Fajar Asti menyampaikan bahwa Aspeksindo diusia yang masih 1 lustrum akan terus melakukan penguatan kemaritiman.

“Ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir dari perspektif ekonomi Biru,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Aspeksindo, Haliana menambahkan jika Aspeksindo akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat yang hidup didaerah kepulauan dan pesisir agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

“Ketertinggalan pembangunan di daerah kepulauan dan pesisir harus segera di selesaikan,” terangnya.

Kegiatan dengan tema “Maritim Pulih Lebih Cepat, Maritim Bangkit Lebih Kuat” dibuka secara resmi oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Menteri Dalam Negeri, Teguh Setyabudi.

“Urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya sudah terbagi habis sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Namun, bukan berarti urusan kelautan dan perikanan ini tidak strategis mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan potensi kelautan yang sangat besar,” tegas Teguh.

Lebih lanjut Teguh menyampaikan bahwa dalam mendukung target nasional, Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki peran dan tusi untuk melaksanakan fasilitas dan sinkronisasi evaluasi dokumen perencanaan daerah.

Hal tersebut untuk menjembatani kebijakan tingkat pusat agar dapat dilaksanakan di daerah, dan sebaliknya agar pembangunan daerah dapat terakomodir dalam kebijakan tingkat pusat.

“Terdapat beberapa isu strategis terkait pengelolaan ruang laut, antara lain terkait dengan pengintegrasian RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi yang masih belum tuntas dan memerlukan upaya percepatan pengintegrasian oleh masing-masing unsur komponen Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu diperlukan sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah Iingkup urusan kelautan dan perikanan dalam pengimplementasian pemanfaatan ruang laut, agar rencana program dan kegiatan sinkron dengan penganggarannya di daerah,” jelas Teguh.

Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada provinsi yang memiliki concern tinggi pada urusan kelautan dan perikanan yaitu Provinsi Jawa Timur dengan pagu APBD tertinggi dan Provinsi Maluku Utara dengan rasio pagu anggaran tertinggi pada tahun anggaran 2022.

Teguh menegaskan bahwa untuk mendorong dan mendukung pencapaian target daerah, maka perlu diperhatikan konsistensi alokasi penganggaran urusan kelautan dan perikanan.

“Kementerian Dalam Negeri siap menyambut dan mengapresiasi masukan daerah dalam Rakornas ini. Mudah mudahan rakornas ini menjadi forum yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat pesisir dan kepulauan,” tutup Teguh.