BANGKALAN,MENARAINDONESIA.com-Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan mengkritik pola penanganan aksi demonstrasi pihak kepolisian pada aksi demonstarsi mahasiswa, Senin, 11 April 2022 lalu.

Berdasarkan laporan dan data yang berhasil dihimpun Pengurus HMI Cabang Bangkalan, tindakan represif pihak kepolisian terhadap massa aksi banyak terjadi dilapangan. Mulai dari penangkapan hingga kekerasan fisik yang mengakibatkan massa aksi cidera.

“Saya sangat menyesalkan terjadinya tindakan refresif pihak dengan dalil keamanan. Pendekatan keamanan ini sudah diluar batas kewajaran. Sepertinya, pihak kepolisian khawatir kepihak yang melakukan aksi protes,” kata Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Maskur. Senin (11/04/2022).

Maskur juga mengatakan bahwa aksi demonstrasi atau protes yang dilakukan mahasiswa terhadap pemerintah sejatinya adalah hal yang wajar dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

“Di dalam aturan perundang-undangan, kebebasan menyampaikan pendapat dilindungi dan dijamin oleh negara. Sebab hidupnya demokrasi salah satunya ditandai dengan kebebasan berekspresi,” lanjutnya.

Dia juga menilai, perlakuan represif aparat kepolisian adalah cerminan dari sikap pemerintah yang disebutnya memiliki watak anti demokrasi.

“Tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan menunjukkan watak dari rezim ini,” keluhnya.

Aksi demonstrasi tersebut dinilainya adalah hal yang wajar, karena pemerintah telah keliru dengan manaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berimplikasi terhadapa kenaikan harga bahan pokok. Terlebih lagi dengan mewacanakan penundaan pemilu, yang diyakininya akan merugikan masyarakat.

“Sejak awal diingatkan bahwa kenaikan BBM, kenaikan PPN, kenaikan harga bahan pokok, dan penundaan pemilu tidak layak karena dapat menyengsarakan rakyat dan mencederai proses demokrasi serta menghidupkan kembali kepemimpinan otoritarian,” tutur Maskur.