MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik bertajuk “Artificial Intelligence (AI) dalam Transformasi Pemerintah dan Pilkada” yang berlangsung di Hotel Aston Makassar, Senin (05/08/2025). Diskusi ini menghadirkan Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar Ari Ashari Ilham, Kepala Bappeda Kota Makassar Zulkifli, dan anggota AI Dev & AICO Sulfikar Suaib sebagai pembicara.

Sekretaris DPRD Kota Makassar, Dahyal, dalam sambutannya menekankan pentingnya memperhatikan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Menurutnya, meski AI membawa banyak kemajuan, ada potensi penyalahgunaan yang harus diwaspadai, terutama dalam konteks politik.

“Transformasi AI ini adalah kemajuan yang tak terelakkan. Namun, kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaannya, terutama dalam dunia politik,” ujar Dahyal.

Ia mencontohkan program Makassar Smart City yang digagas oleh Danny Pomanto sebagai bukti pesatnya perkembangan teknologi di kota ini, namun juga menyoroti tantangan baru yang muncul terkait etika dan keamanan data.

Dahyal menambahkan bahwa AI bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga memiliki risiko dalam menyebarkan hoaks, manipulasi opini publik, dan mengganggu stabilitas politik.

“Kita perlu memikirkan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, namun juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaannya,” jelasnya.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menekankan pentingnya regulasi AI dalam konteks politik, terutama menjelang Pilkada serentak pada November mendatang.

“AI memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap politik. Namun, kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok,” tegasnya.

Ari juga mengkhawatirkan dampak AI terhadap lapangan kerja. Menurutnya, meski AI membawa banyak manfaat, harus ada regulasi yang mengatur penggunaannya agar tidak menambah angka pengangguran di daerah.

“Perlu juga kita melihat bahwa jumlah pengangguran yang masih sangat tinggi. Yang saya takutkan adalah bagaimana menyiapkan lapangan kerja di tengah perkembangan teknologi canggih ini,” jelasnya.

Sulfikar Suaib, dalam presentasinya, menyampaikan berbagai potensi dan risiko penggunaan AI dalam politik. Ia menjelaskan bahwa AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, menganalisis sentimen publik, dan menyusun strategi kampanye yang lebih efektif. Namun, ia juga menekankan pentingnya regulasi yang komprehensif untuk memastikan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab.

“Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam politik. Regulasi ini harus memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab,” jelas Sulfikar.

Diskusi publik ini mencerminkan upaya DPRD Kota Makassar untuk mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh AI dalam pemerintahan dan politik, serta memastikan teknologi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.