MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Megarezky Cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa. Aksi ini dilaksanakan di Pertigaan Lampu Merah Adipura Tello, Makassar, sebagai ekspresi keprihatinan terhadap isu politik dinasti yang tengah mengemuka.

Isu politik dinasti telah menjadi perhatian besar bagi mahasiswa dan pemuda yang berperan aktif dalam mengawal dinamika kenegaraan di Indonesia. Aksi unjuk rasa ini menjadi sarana untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap perkembangan politik dinasti di Indonesia.

Ketua Umum HMI Komisariat Megarezky, Hamzah Kilibia, dalam orasinya menyatakan bahwa situasi politik national hari ini pasca putusan judical review scarta usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah encaman serius bagi sistem demokrasi di Indonesia.

“Politik dinasti adalah ancaman serius bagi sistem demokrasi di Indonesia, terutama setelah putusan judicial review yang mengubah aturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi,” sebutnya.

Perubahan ini berdampak pada majunya salah satu anak presiden saat ini sebagai calon wakil presiden. Ada dugaan kuat, kata dia, bahwa ada motif terselubung di balik perubahan konstitusi ini, dan kemungkinan kuat bahwa ini merupakan bentuk intervensi kepentingan kelompok atau individu tertentu dalam pemerintahan saat ini.

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa rezim saat ini telah mengkhianati semangat reformasi yang telah lama diperjuangkan oleh rakyat.

Hamzah Kilibia juga menegaskan keprihatinan dan penolakan terhadap praktik politik dinasti, yang dianggapnya memiliki dampak negatif, seperti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta lebih mengutamakan politik daripada kepentingan rakyat. Politik dinasti dinilai sebagai konspirasi yang telah direncanakan dengan matang.

“Dinasti politik” pada tahun 2015 dianggap sebagai sebuah langkah yang memperkosa konstitusi,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa dan pemuda dalam mengawal prinsip-prinsip demokrasi dan tatanan politik yang bersih dan transparan di Indonesia.