BULUKUMBA,MENARAINDONESIA.com-Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba telah menyepakati  Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.448.719.698.810.

Besaran tersebut dari hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.1.511.740.009.798.

Kesepakatan itu, ditandai dengan penandatanganan bersama antara Bupati dan Ketua DPRD Bulukumba melalui Rapat Paripurna DPRD di gedung DPRD, Rabu (24/08/2022) malam.

Ketua DPRD, H Rijal, S.sos menyampaikan jika KUA-PPAS untuk tahun 2023 yang telah di sepakati itu jauh dari target RPJMD Bupati dan Wakil Bupati. Dimana dalam RPJMD tersebut APBD di targetkan senilai 1.7 Triliun

“Target APBD Pemda dalam RPJMD itu 1.7 Triliun, sementara dalam kondisi ini tidak bisa di capai, ini jauh dari target Bupati, Namun tentunya kita upayakan untuk mengangkat potensi- potensi yang ada,” ucapnya di hadapan awak media setelah rapat paripurna dilaksanakan.

Atas hal tersebut, Rijal mendorong  pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi untuk mengangkat target APBD. Seperti halnya M-Pos yang menurutnya belum mencapai target.

“Penggunaan M-Pos di Tempat-tempat yang ada di Kabupaten Bulukumba ini belum sampai 50 persen dan belum berjalan dengan baik, sehingga sumber-sumber pendapatan kita jauh di bawah rata-rata,” jelasnya.

Namun, Politisi Partai PPP ini juga menyampaikan jika saat pembahasan, anggota banggar DPRD Bulukumba  mengusulkan PAD sebesar 250 Milyar, namun kemampuan TAPD hanya di angka 240 Milyar.

Seperti halnya dengan target PAD pada Dinas Pariwisata yang mengalami peningkatan sebesar 12 Milyar yang sebelumnya hanya sebesar 8 Milyar.

“Jadi di dinas pariwisata ini terjadi peningkatan sebesar 4 milyar. Pada saat pembahasan juga dengan TAPD sempat alot, dimana saat itu kami menginginkan PAD itu 250 Milyar, namun kemampuan TAPD hanya di angka 240 Milyar,” ungkapnya.