JENEPONTO,MENARAINDONESIA.com-Pencopotan enam Pimpinan Kecamatan Partai Golkar oleh Ketua Golkar Jeneponto Ikram Iskandar menuai polemik dan benbuntut panjang.

Pelengseran pincam tersebut sangat tendensius dan melanggar anggaran dasar Partai Golkar.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar Jeneponto, Natsir Puly mengatakan tindakan pemberhentian secara tidak terhormat jelang pelaksanaan Musda Golkar Jeneponto yang dilakukan Ikram disebut melanggar ketentuan aturan main partai berlambang pohon beringin.

“Jadi, jika Musda tetap dipaksakan untuk digelar dengan mengikutsertakan Plt Pincam. Maka kami beserta kader lainnya juga akan menggelar musda tandingan,” tegas kata Natsir, dalam keterangannya, Senin (15/02/2021).

Alasan rencana musda tandingan digelar karena dianggap pelaksanaan Musda yang rencana dihelat oleh Plt Ketua Golkar Jeneponto dianggap tidak sah.

“Musfa tandingan nantinya akan melibatkan seluruh pincam yang berstatus definitif bukan Plt,” urainya.

Dia menjelaskan, salah satu alasan katanya enam pincam tersebut dipecat karena tidak aktif.

Natsir pun menimpali pernyataan tersebut. Bahwa adanya pimcan yang dianggap tidak aktif karena diakuinya Partai Golkar di Jeneponto dibawah kepemimpinan sebelumnya tidak pernah melakukan kegiatan kepartaian di daerah.

“Kami menganggap Pak Ikram ini sama sekali tidak faham tentang kondisi internal Golkar Jeneponto sampai memecat pincam,” terangnya.

Natsir yang akrab disapa Karaeng Romo menduga bahkan mencurigai pemecatan tersebut hanyalah kepentingan Musda, untuk memuluskan calon yang diinginkan memimpin Golkar Jeneponto kedepannya.

Atas insiden tersebut, dia bersama kader lainnya berharap agar Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe dapat menangani persoalan ini dan mengembalikan jabatan pimpinan kecamatan yang di copot.

“Persoalan ini harus segera diselesaikan. Kalau perlu Pak Ketua dan pengurus DPD I turun tangan untuk menengahi konflik internal Golkar Jeneponto sebelum pelaksanaan Musda,” tegasnya. (*)