MAKASSAR, MENARAINDONESIA.com – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulselbar mengelar Ngobrol Politik (Ngopi), Sabtu (5/12/2020) menjelang hari pencoblosan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar pada 9 Sesember mendatang.

Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber, Komisioner KPU Makassar Endang Sari, Ketua Bawaslu Makassar Nursari, Pengamat Politik Andi Lurlhur Priyanto, Kapolsek Panakukang, Ketua KNPI Sulsel Arham Basmin, serta kader HMI Sulselbar sebagai peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badko HMI Sulselbar, Lanyala Soewarno memaparkan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini tentu bertujuan untuk bagaimana sama-sama menjaga dan menciptakan pilkada kota Makassar agar tetap damai dan lancar,” tutur Lanyala dalam sambutannya.

Ia meminta semua kader HMI agar membantu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk mensukseskan pesta demokrasi ini.

“Kader HMI harus membantu penyelenggara dalam hal ini KPU serta membantu aparat keamanan untuk menjaga kondusifitas jelang pencoblosan,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Endang Sari optimis target partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota 2020 bisa tercapai.

“Kita masih memburu target nasional. Angka partisipasi itu lenting karena ini merupakan kedaulatan dan hak rakyat. Ini yang menjadi tantangan kita ditengah pandemi. Tapi kami selalu optimis bisa mejudkan (target partisipasi),” ujar Endang dihadapan kader HMI Sulselbar.

“Hanya saja kita diterpa oleh serangan virus coronna yang membatasi kita. Ditengah situasi ini tentu kita harus merubah pola sosialisasi dan komunikasi,” lanjutnya.

Selain itu kata Endang, kurang dari sepekan lagi masyarakat Kota Makassar akan menentukan pemimpin, untuk itu, ia berharap agar masyarakat dapat aktif numberikan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang.

“Akhir tahapan pelaksanaan, dari hari ini kita akan masuk pada hari yang akan menentukan seperti apa wajah makassar 5 tahun kedepan,” kata Endang.

Sementara itu dalam diskusi ini, ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari yang juga menjadi narasumber menekankan soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tidak ada alasan bagi ASN tidak netral dalam kontestasi politik ini dan itu diatur dalam undang-undang. ASN ini kan adalah lembaga yang terstruktur dan dibiayai negara,” katanya. (*)