MAROS,MENARAINDONESIA.com-Bupati Maros, H.A. Chaidir Syam, S.IP., M.H., menghadiri pembukaan Focus Group Discussion (FGD)bertema Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia di Grand Mall Maros, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat kementerian, perwakilan pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan pekerja migran.

Dalam sambutannya, Bupati Chaidir Syam menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian yang telah menunjuk Kabupaten Maros sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Ia menilai, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.

“Pekerja migran adalah pahlawan devisa yang harus kita lindungi hak dan kesejahteraannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros berkomitmen meningkatkan kualitas dan perlindungan bagi warga yang bekerja di luar negeri,” ujar Chaidir.

FGD ini menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pelatihan kerja, agen penyalur tenaga kerja, dan instansi pemerintah, yang membahas penguatan sistem pengawasan, peningkatan keterampilan calon pekerja, serta penyusunan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja migran.

Kepala Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Sulawesi Selatan, Dharma Saputra, dalam sambutannya menyebut bahwa Kabupaten Maros dipilih menjadi tuan rumah karena dinilai memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan dan pengembangan tenaga kerja migran.

“Maros menunjukkan keseriusan tinggi dalam membangun program perlindungan tenaga kerja. Pemerintah daerahnya juga aktif mengirimkan tenaga kerja magang ke Jepang melalui program resmi,” ungkap Dharma.

Ia menambahkan, keberhasilan Maros menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di luar negeri menjadi contoh praktik baik yang dapat ditiru daerah lain di Indonesia.

Bupati Chaidir Syam berharap hasil dari FGD tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam perlindungan pekerja migran.

“Semoga forum ini melahirkan kebijakan dan langkah konkret demi kesejahteraan pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Maros,” ujarnya.

FGD dijadwalkan berlangsung satu hari dengan sejumlah sesi diskusi tematik. Pemerintah Kabupaten Maros juga berencana menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui program pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi calon pekerja migran agar dapat bekerja secara aman, legal, dan bermartabat di luar negeri.