JAKARTA,MENARAINDONESIA.com-Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas inovasi dan komitmennya dalam memperluas literasi serta inklusi keuangan di daerah.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Ogi Prastomiyono, kepada Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, S.IP., M.H., dalam acara Penganugerahan TPAKD Award 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Dalam sambutannya, Ogi Prastomiyono menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Pemerintah Kabupaten Maros yang dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi keuangan berbasis kolaborasi lintas sektor.

“TPAKD Kabupaten Maros menunjukkan bahwa inovasi keuangan tidak hanya lahir di kota besar, tetapi juga dapat tumbuh di daerah yang memiliki semangat kolaboratif dan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Ogi.

Ia menekankan bahwa keberhasilan Maros menjadi bukti nyata efektivitas sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Inklusi keuangan bukan sekadar angka statistik, tetapi tentang transformasi sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap produk keuangan yang tepat, mereka memiliki peluang untuk tumbuh dan berdaya,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Ia menilai pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak yang terlibat dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di daerah.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk Pemerintah Kabupaten Maros, tetapi untuk seluruh masyarakat. Keberhasilan TPAKD hadir berkat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha,” ujar Chaidir.

Ia menjelaskan bahwa TPAKD Maros berfokus pada pengurangan kesenjangan akses keuangan, terutama bagi masyarakat pedesaan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui berbagai program literasi keuangan, perluasan layanan perbankan, serta edukasi investasi sederhana, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Capaian ini sejalan dengan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) yang diinisiasi oleh OJK bersama Pemerintah Pusat. Dengan konsistensi dan inovasi yang berkelanjutan, Kabupaten Maros dinilai berhasil menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif dapat dimulai dari daerah melalui kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, dari desa hingga kota, memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang aman, terpercaya, dan memberdayakan,” pungkas Chaidir.

Penghargaan ini menegaskan posisi Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan program inklusi keuangan secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model inspiratif bagi daerah lain di Indonesia.