MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 agar berjalan transparan dan adil. Komitmen ini disampaikan Ari Ashari Ilham di tengah banyaknya keluhan warga terkait sejumlah persoalan teknis dalam proses penerimaan siswa baru.

Sebagai legislator dua periode yang juga Ketua Fraksi NasDem, Ari menilai sistem SPMB yang terbuka dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor pendidikan di Kota Makassar.

“Kami menerima banyak aduan, terutama soal proses PPDB di beberapa sekolah negeri. Saat kami turun ke SDN Percontohan PAM Kota Makassar, kepala sekolahnya sedang pelatihan sehingga belum bisa memberikan data lengkap. Ini akan menjadi perhatian serius kami,” kata Ari Ashari Ilham, Rabu (9/7/2025).

Ia menjelaskan, penerimaan murid baru tingkat SD telah melewati beberapa jalur seperti domisili, afirmasi, dan mutasi. Namun, DPRD tetap menekankan pentingnya kejelasan data agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh.

“Dalam waktu dekat kami akan kembali turun ke sekolah, termasuk ke SDN Percontohan PAM Kota Makassar. Kami ingin memastikan sistem berbasis aplikasi yang dipakai memang valid dan meminimalisir potensi manipulasi data,” ujarnya.

Selain memantau jalur SD, Komisi D DPRD Makassar juga akan fokus memeriksa pelaksanaan jalur non-domisili tingkat SMP yang pendaftarannya masih berlangsung hingga Sabtu mendatang. Legislator akan mendatangi sejumlah sekolah untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

Ari Ashari Ilham turut menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri, yang menurutnya masih menjadi tantangan setiap tahun. Ia meminta Pemerintah Kota Makassar mencari solusi agar setiap anak bisa tetap melanjutkan pendidikan.

“Pendidikan adalah hak semua anak. Jika sekolah negeri penuh, maka pemerintah harus menyiapkan opsi lain, seperti menambah kuota atau mendukung biaya pendidikan siswa di sekolah swasta,” tegasnya.

Ari menambahkan, Komisi D DPRD Makassar berkomitmen untuk memastikan tidak ada anak di Kota Makassar yang tertinggal dalam mengakses pendidikan hanya karena keterbatasan fasilitas sekolah negeri. Ia berharap langkah pengawasan ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan kota.