MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat upaya penanganan banjir secara jangka panjang dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Fokus utama kolaborasi ini adalah mengelola kawasan rawan banjir seperti Blok 10 Antang, BTN Kodam 3 Biringkanaya, dan Jalan A.P. Pettarani.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Kepala BBWS Pompengan, Dr. Suryadarma Hasyim, di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (19/5/2025). Munafri menyebut, sinergi lintas instansi dibutuhkan guna merumuskan solusi banjir yang berkelanjutan, termasuk membangun kolam retensi, menata kanal, dan menyusun sistem relokasi warga di zona rawan.

“Kita padukan hasil kajian tim Unhas dan data BBWS agar solusi yang diambil sesuai kewenangan masing-masing. Jika tidak ditangani segera, wilayah ini akan terus tergenang setiap tahun,” ujar Munafri.

Salah satu opsi penanganan adalah membangun alur air baru dari Blok 10 Antang dengan estimasi biaya Rp400 miliarkarena memerlukan pembebasan lahan. Alternatif lainnya yakni relokasi sekitar 400 rumah dengan perkiraan biaya serupa.

Munafri juga menekankan pentingnya payung hukum untuk penataan kanal. Ia menyayangkan masih banyak kanal di kota yang ditutupi bangunan liar, menjadi lokasi pembuangan sampah, dan tidak sesuai dengan jalur inspeksi.

“Pembersihan kanal tidak cukup dengan pengerukan sedimen. Penertiban bangunan liar dan fungsi kanal juga harus ditata ulang,” jelasnya.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menyambut baik komitmen Pemkot Makassar dan menekankan pentingnya pendekatan berbasis wilayah sungai. Menurutnya, BBWS bekerja berdasarkan satuan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mencakup dari hulu ke hilir, dan Kota Makassar berada dalam cakupan DAS Jeneberang dan DAS Tallo.

“Kami mendorong pengelolaan wilayah sungai yang terpadu. Salah satu contoh strategis adalah pembangunan Bendungan Jenelata, proyek nasional yang ditarget rampung pada 2028,” kata Suryadarma.

Ia juga menyebut beberapa infrastruktur pendukung seperti Kolam Regulasi Nipa-nipa dan waduk tunggu Pampangmenjadi bagian dari sistem pengendalian banjir.

Suryadarma menambahkan bahwa perubahan fungsi lahan, terutama di wilayah resapan seperti Perumnas Antang, menjadi tantangan besar. Karena itu, sinergi antara pusat dan daerah sangat penting dalam menyusun langkah strategis dan teknis.

“Tidak semua bisa dibangun hanya oleh BBWS. Ini perlu disinergikan bersama pemerintah kota agar pengelolaan dari hulu ke hilir berjalan optimal,” tandasnya.

Melalui sinergi dan perencanaan lima tahunan yang realistis, Pemkot Makassar berharap dapat menekan risiko banjir secara signifikan dan menjadikan kota lebih tahan terhadap perubahan iklim serta urbanisasi yang pesat.