JAKARTA,MENARAINDONESIA.com-Bupati Maros, Chaidir Syam, kembali didaulat menjadi pembicara dalam pertemuan pemangku kepentingan tingkat nasional terkait program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Acara ini diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di kantornya, Jalan Salemba Raya, Jakarta, pada Kamis (25/07/2024).

Dengan tema “Bergerak Bersama untuk Akselerasi Penguatan Literasi Masyarakat,” pertemuan ini juga menghadirkan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, serta Kabid Perpustakaan Kabupaten Magelang, Amroni, sebagai pembicara.

Konsultan Transformasi Perpusnas RI, Gutriyana, menyebut bahwa Bupati Maros diundang menjadi pembicara karena Kabupaten Maros menunjukkan progres yang signifikan dalam program literasi.

“Bupati Maros diundang karena memiliki komitmen yang jelas terhadap literasi. Dari 500 kabupaten mitra Perpusnas, Maros menunjukkan progres yang luar biasa,” kata Gutriyana.

Dalam sambutannya, Chaidir Syam menegaskan komitmen Pemkab Maros untuk terus menggenjot kemajuan literasi. Ia menyoroti berbagai capaian selama masa kepemimpinannya.

“Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga regulasi dan penganggaran. Kami terus menggenjot program transformasi perpustakaan,” ujar Chaidir.

Chaidir menjelaskan bahwa hasil dari program penguatan literasi di Maros terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Pada tahun 2021, IPLM Maros berada di angka 29,90 dan meningkat signifikan menjadi 83,57 pada tahun 2023.

“Kenaikan angka ini terjadi karena semua unsur bekerja sama dalam membangun dan menguatkan literasi, tidak hanya pemerintah tetapi juga sektor swasta,” lanjutnya.

Pemkab Maros juga dianggap berhasil dalam menjalankan pola kolaborasi dengan pihak internal pemerintahan dan sektor swasta. Hasil kolaborasi ini meliputi kebijakan dan material pendukung.

“Pihak swasta telah menyumbang ratusan kursi untuk perpustakaan daerah. Kami juga mendorong forum CSR untuk lebih fokus pada penguatan literasi,” ungkap Chaidir.

Pada tahun 2023, DPRD Maros menyetujui anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan buku bagi 10 perpustakaan desa. Anggaran ini meningkat menjadi Rp 2 miliar pada tahun 2024 untuk buku dan rak di 15 perpustakaan desa.

“Kominfo juga telah menyalurkan bantuan komputer untuk replikasi mandiri bagi 10 perpustakaan pada tahun 2023, dan 15 perpustakaan pada tahun 2024,” tambahnya.

Selain bantuan material, Pemkab Maros melalui SK Bupati tahun 2024 juga menaikkan insentif bagi pengelola perpustakaan desa dari Rp 100 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan.

“Kebijakan ini memang kurang populer, tetapi bagi kami, ini adalah jihad untuk memperbaiki kualitas manusia,” pungkas Chaidir.