BULUKUMBA,MENARAINDONESIA.com-Sekitar 500 an honorer tenaga kesehatan yang tersebar di 21 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, Selasa (01/10/2022).

Sebelum bergerak ke DPRD untuk menyampaikan aspirasinya, para honorer nakes tersebut memulai aksinya di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Bulukumba.

Para nakes ini mendesak KIP Bulukumba agar memproses aduan mereka tentang kesengketaan publik.

Dari pantauan di lokasi, dari banyaknya massa aksi membuat jalur trans provinsi yang terletak di depan Gedung DPRD menimbulkan kemacetan lantaran massa menutup sebagian bahu jalan.

Dalam aksinya, Arman Cote, yang mendampingi aksi ratusan honorer Nakes berharap agar masalah yang dihadapi ratusan tenaga honorer kesehatan disikapi serius DPRD dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat.

“Ini baru di tenaga kesehatan, belum satpol kita akan kawal terus,” katanya.

Sementara salah satu koordinator Nakes, Parman mengatakan aksi tersebut dilakukan karena adanya dugaan permainan yang dilakukan oknum BKPSDM dalam pendataan.

“Ada kan link pendaftaran, saat kita koordinasi ke BKPSDM katanya itu hoax, intinya kita menduga ada perlakuan berbeda, di kabupaten tetangga sebut saja bantaeng dan Sinjai, itu teman-teman disana tidak ada masalah padahal link pendaftaran terpusat,” katanya.

Masalah lain yang dihadapi adalah, ketidaklukusa pada tahap pendaftaran non ASN karena beberapa diantaranya mereka bertugas dan digaji melalui sistem penggajian BLUD.

“Bantaeng Sinjai BLUD juga, tapi saya tanya teman-teman disana lolos juga pendaftarannya, kemudian masalah teman teman di puskesmas itu hanya diberikan surat keterangan suket saja bukan SK, sehingga susah untuk kita mendaftar padahal ada sudah lebih dari lima tahun bahkan lebih mengabdi,” tukasnya.

Anggota DPRD Bulukumba, Fahidin Hdk, yang menerima aksi mengatakan pihaknya akan terus mengawal masalah tersebut hingga hak dari honorer bisa terakomodir.

“Kita akan kawal sampai bisa dilakukan pendaftaran ulang kita akan sampaika ke Pemkab dan BKN, DPRD tkdak akan tidur memperjuangkan nasib honorer,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf, pihaknya telah bersikap dengan masalah pendaftaran non ASN dimana pihaknya mengaku telah meminta kepada BKN pusat agar diberikan penambahan waktu untuk pengimputan.

“Jadi kadis BKPSDM nya dan kabidnya saya sudah meminta penambahan waktu pengimputan data masing-masing jadi ini kebijakan pusat bukan daerah, ini akan jadi perhatian serius kita,” katanya. (IKM)