MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi membuat Indonesia memutar otak untuk mendistribusikannya secara merata. Kini, pemerintah Indonesia membuat peraturan membeli Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina.

Kebijakan ini menuai kecaman dari berbagai kalangan, karena metode pertamina dinilai tidak memikirkan golongan kelas bawah yang tidak memiliki smartphone.

Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Andi Ikram Rifki mengatakan kebijakan Pertamina tidak melalui tahap sosialisasi yang panjang. Sehingga menurutnya, banyak masyarakat belum mengetahui kebijakan peraturan membeli Pertalite dan Solar.

“Ketika tujuannya agar penerima BBM bersubsidi tepat sasaran dan kuota BBM subsidi tidak jebol, kan aplikasi MyPertamina cukup di jadikan alat pendataan bukan pembelian,” ujar Ikram Ketua Umum Badko HMI Sulselbar, Jumat (01/07/2022).

Selain itu, yang menjadi polemik di kebijakan ini, kata dia, adalah sistem kemanan aplikasi, yang belum memiliki jaminan kemanan saldo.

“Tidak ada yang bisa menggaransikan, ketika terjadi hal semacam saldo hilang dan bocor. Metode yang ditawarkan oleh Pertamina ini hanya mempersulit masyarakat bukan memudahkan, dan ini merupakan tindakan pemerintah yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat,” tutur Ikram.

Ia menambahkan, pemerintah menurutnya sangat daramatis pada penyediaan BBM mulai dari penghilangan BBM Bensin, kemudian naiknya harga Pertamax, kelangkaan Pertlite dan Solar dibeberapa daerah.

“Dengan hal ini tentunya masyarakat sangat merasakan kesulitannya dalam mendapatkan BBM Pertilite dan Solar yang langkah, bahkan harus antri berjam-jam,” tambahnya.

Ikram juga membeberkan bahwa berdasarkan data Kominfo tahun 2017 masih ada 33,69% masyarakat Indonesia yang belum memiliki smartphone, jika kebijakan pertamina ini, kata dia, diberlakukan akan semakin menyulitkan masyarakat menengah kebawah yang belum memiliki smartphone.

Akibat hal itu, ia menegaskan penolakannya terhadap kebijakan tersebut dan meminta pemerintah untuk membatalkannya.

“Selaku Ketua Umum Badko HMI Sulselbar menolak secara tegas kebijakan Pertamina ini, dan menghimbau kepada Menteri BUMN Erick Tohir untuk menggagalkan rencana ini sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Andi Ikram juga mengajak seluruh kader HMI se Indonesia dan seluruh organisasi kemahasiswaan untuk menolak pemberlakuan aplikasi MyPertamina ini.