MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan seleksi lelang jabatan pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD).

Saat ini ada 36 posisi direksi dan dewan pengawas (Dewas) yang dibuka untuk enam BUMD yakni PD Parkir Makassar Raya, PDAM Makassar, PD Pasar, PD Terminal Makassar Metro, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Rumah Potong Hewan (RPH).

Jika merujuk pada peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum kota Makassar, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi merupakan orang perorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Selain hal itu, perda tersebut juga secara eksplisit menyebutkan, bahwa yang dapat menjadi Direksi merupakan orang perseorangan dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1).

Sementara, berdasarkan data yang diperoleh pada pangkalan data pendidikan tinggi, ada salah satu calon direksi pada PDAM Kota Makassar berinisial AA pernah berstatus dikeluarkan atau drop out (DO) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Muhammad Natsir mengatakan, setiap direksi atau pimpinan badan usaha milik daerah di Kota Makassar harus memiliki latar belakang pendidikan jelas.

Artinya, jelas Muhammad Natsir, calon pimpinan BUMD harus memiliki ijazah yang didapatkan dengan cara baik.

“Sangat disayangkan jika figur atau orang yang akan menjadi pejabat publik Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Makassar dengan kualifikasi atau kompetensi pendidikan di bawah rata-rata,” ujarnya, Rabu (29/06/2022).

KAHMI Sulsel merekomendasikan, jelas Muhammad Natsir, setiap pimpinan BUMD di Kota Makassar punya kompetensi pendidikan di atas rata-rata. Sebab, beberapa BUMD seperti PDAM Kota Makassar harus dinahkodai orang yang memiliki gagasan tentang pengembagan bisnis. Sehingga, basic pendidikan harus menjadi dasar memilih pemimpin BUMD seperti PDAM Kota Makassar.

“Selaku Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulsel, saya mendorong Natsar Desi yang juga keluarga organisasi hijau hitam ini untuk dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Makassar menjadi direksi di PDAM,” ujarnya.

Tak hanya itu, Muhammad Natsir juga mendorong setiap anggota KAHMI seperti Suwarno Sudirman menjadi bagian dari BUMD Kota Makassar.