MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Gerakan Koalisi untuk Kesejahteraan (KITRA) TNI-POLRI Sulawesi-Selatan (Sulsel) menggelar aksi demonstrasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Naikkan 50 Juta Gaji TNI-Polri; Sejahtera atau Punah” di Flyover Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (05/02/2022).

Aksi demonstrasi mendukung gerakan KITRA ini diikuti 70 orang yang merupakan warga nelayan Patorani, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Dalam orasinya Koordinator Aksi Hasmin Sulaiman menyampaikan bahwa Aksi KITRA TNI-Polri ini sebagai bagian dari aksi nasional yang di gelar secara serentak sejak tanggal 4 hingga 6 Februari 2022 diseluruh tanah air, untuk mempertegas tuntutan kenaikan 50 Juta Gaji TNI-Polri.

“Aksi gerakan KITRA , serentak dilaksanakan diberbagai daerah se-Indonesia. Aksi ini adalah wujud aksi kemanusiaan atas keresahan kami terkait pemiskinan yang menimpa TNI-Polri beserta keluarganya sebagai warga negara terbaik, akibat pikiran sesat pemerintah dalam mengelola APBN selama 76 tahun,” sebut Hasmin.

Senada dengan itu, Koordinator Wilayah KITRA TNI-Polri Sulsel, Putra Patandung SH, menyatakan Aksi serentak se-Indonesia guna mendesak pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk merespon tuntutan gerakan KITRA menaikkan 50 Juta Gaji TNI-Polri.

Aksi serentak turun kejalan se-Indonesia, kata dia, untuk mempertegas dan mengawal terwujudnya kenaikan 50 juta gaji TNI-Polri agar penggunaan APBN tidak meleset dengan mengulangi kesalahan fatal yang sudah berlangsung sejak lama.

“Kesejahteraan TNI POLRI dan keluarganya hanya bergantung pada APBN sebagai satu-satunya akses kesejahteraan mereka, pemiskinan yang menimpa jutaan warga tersebut diakibatkan pemerintah beri gaji hanya berdasar hanya kebutuhan biologis atau vegetatif semata. Sehingga dipastikan setiap akhir bulan habislah gaji mereka hanya untuk membeli kebutuhan vegetatif saja,” ucapnya.

Putra bahkan menuturkan, bahwa kehidupan anggota TNI-Polri bersama keluarganya jauh lebih tragis daripada narapidana yang hidup dirumah tahanan.

“Artinya Nasib TNI-Polri bersama keluarganya lebih tragis, lebih menderita dari Narapidana yang hidup di penjara-penjara. Sebab pemerintah dipastikan hanya memberi mereka fasilitas makan minum seperti yang berlaku atas TNI-Polri,” Imbuh Korwil Kitra Sulsel ini.

Lebih lanjut, Putra menjelaskan bahwa gaji yang diterima seorang anggota TNI-Polri tidak dapat memenuhi kebutuhan primer.

“Gaji yang diterima anggota TNI-Polri tidak mungkin bisa dipakai beli rumah, kendaraan, tidak mungkin dapat menyokong biaya sosial, spiritual, dan pondasi ekonomi bagi keluarga besar mereka, hal ini mustahil,” ungkap Putra.

Putra menegaskan gerakan Kitra TNI-Polri yang sudah bergerak hampir satu dekade ini, sebutnya, tidak akan berhenti menagih tanggung jawab pemerintah atas tuntutan kenaikan 50 Juta gaji TNI-Polri dan memastikan kesejahteraan TNI-Polri tercapai sebagaimana yang ditegaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Olehnya itu, kata putra, dukungan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan seperti yang ditunjukkan Aliansi Nelayan Patorani galesong hari ini.

“Aliansi Nelayan Patorani sudah memahami dan meyakini dasar tuntutan gerakan KITRA akan sangat membantu kesejahteraan TNI-Polri. Semoga kedepan warga Sulsel memiliki kesadaran yang sama dan bersama-sama menyuarakan mewujudkan keaejahteraan saudara-saudara kita anggota TNI-Polri sebagai wujud solidaritas sesama anak bangsa Indonesia,” pungkasnya.