Nilai Pemerintah Setengah Hati Bantu UKM, Kadin Sulsel Minta UU Nomor 20 tahun 2008 Direvisi

img

MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Ketua Komite Tetap Sosial Perusahaan dan CSR Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulsel, Muhammad Rizaldy Nasri menilai keberpihakan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM setengah hati. Sebab, bantuan modal hanya menyentu pelaku usaha besar.

“Pemerintah setengah hati dalam menyalurkan bantuan untuk usaha mikro. Hal ini terlihat dari syarat yang ditetapkan, setiap penerima harus memiliki modal dasar sebesar Rp50 juta,” ujar Rizaldy saat sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberdayaan koperasi dan UKM yang dilakukan anggota DPRD Sulsel Drs Andi Hatta Marakarma di Lamacca Hotel, Makassar, tanggal 14 Februari 2021.

Kata dia, syarat bantuan yang ditetapkan perintah dalam UU Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, kriteria Usaha Mikro yang akan mendapatan bantuan harus memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta. Nilai ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

Hal ini, jelas Rizaldy, sangat memberatkan, sehingga pelaku usaha mikro dan kecil tak bisa mengakses program bantuan usaha tersebut.

“Banyak bantuan yang tidak bisa disalurkan. Sebab, standar yang tetapkan pemerintah dalam aturan, baik UU maupun perta terlalu tinggi yakni paling sedikit Rp50 juta. Lalu, bagaimana dengan pengusaha kecil yang berjualan ditepi jalan dengan modal Rp10 – Rp20 juta,” terangnya.

Memang, tegas Rizaldy, pemerintah menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0, 5 persen. Namun, hal ini tak mempengaruhi gairah UMKM dalam perbaikan ekonomi. Mereka kesulitan dengan standar modal yang ditetapkan pemerintah.

Untuk itu, UU Nomor 20 tahun 2008 harus direvisi jika pemerintah ingin menggeliatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya UKM.

“Jika ingin geliat ekonomi dari bawah bangkit, pemerintah harus berpihak ke pelaku usaha kecil. Bukan menetapkan standar yang tak bisa dijangkau UKM. Pedagang asong dan kaki lima serta UKM sejenis bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Sehingga, bantuan yang disiapkan pemerintah saat ini tak bisa jangkuan,” terangnya.

Kata dia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.(*)

ads

Leave a Reply