MAROS,MENARAINDONESIA.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD, hingga SMP untuk menerapkan pembelajaran secara daring sebagai langkah antisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

Pembelajaran daring tersebut diberlakukan mulai 12 hingga 19 September 2026. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi mobilitas masyarakat, khususnya orang tua yang setiap hari mengantar dan menjemput anak ke sekolah.

Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan, pengalihan sementara proses belajar mengajar ke sistem daring merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi kelangkaan BBM.

Menurutnya, pembelajaran dari rumah diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan sekaligus menekan konsumsi bahan bakar selama kondisi distribusi BBM belum sepenuhnya normal.

“Ini salah satu langkah kita untuk mengantisipasi kelangkaan BBM sekaligus mengurangi mobilitas orang tua murid,” ujar Chaidir Syam.

Chaidir mengatakan, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Maros untuk menyesuaikan aktivitas masyarakat dengan kondisi ketersediaan BBM yang terjadi saat ini.

Penerapan pembelajaran daring di Maros juga sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menginstruksikan jajaran Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah pembelajaran daring di sejumlah wilayah yang terdampak kelangkaan BBM.

Pemkab Maros berharap pelaksanaan pembelajaran dari rumah tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas proses belajar mengajar. Sekolah diminta memastikan peserta didik tetap memperoleh materi pembelajaran serta pendampingan selama kebijakan tersebut berlangsung.

Di sisi lain, kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan telah berlangsung selama beberapa hari dan belum sepenuhnya teratasi. Kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas masyarakat, termasuk munculnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.

Upaya penyelesaian persoalan kelangkaan BBM juga dilakukan melalui koordinasi antara legislatif dan pihak terkait. Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rachmawati Dewi sebelumnya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina Regional Sulawesi.

RDP tersebut digelar untuk meminta penjelasan terkait kondisi pasokan sekaligus mendorong percepatan penanganan kelangkaan BBM di wilayah Sulawesi Selatan.

Melalui penerapan pembelajaran daring selama 12–19 September 2026, Pemkab Maros berharap mobilitas masyarakat dapat ditekan sementara waktu hingga kondisi distribusi BBM kembali normal.