MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke SMAN 17 Makassar, Senin (15/9/2025). Dalam dialog bersama pihak sekolah, sejumlah isu pendidikan menjadi sorotan, mulai dari program gizi anak, kesejahteraan guru, hingga polemik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menekankan pentingnya keberlanjutan program makan bergizi gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan siswa, tetapi juga berpengaruh pada kualitas pendidikan serta upaya menekan angka stunting.

“Di Sulsel ada sekitar 80 ribu guru. Mereka pun butuh makanan bergizi, bukan hanya siswanya. Program ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tetapi juga menyebarkan kebahagiaan dan kesehatan. Sekolah harus menjadi tempat belajar sekaligus tempat anak-anak memperoleh gizi yang cukup,” ujar Tamsil.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program makan bergizi gratis sudah ia sampaikan langsung kepada Presiden. “Kami akan terus turun ke masyarakat, termasuk ke daerah kepulauan, supaya manfaat program benar-benar dirasakan semua kalangan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Jelita Donal, menyoroti kebijakan zonasi PPDB yang dinilai masih menimbulkan keresahan masyarakat. Ia mencontohkan adanya sekolah di Makassar yang disegel warga karena ketidakadilan penerimaan siswa.

“Warga yang tinggal dekat sekolah justru tidak bisa masuk. Bahkan masih ada manipulasi alamat demi masuk sekolah favorit. Ini jelas butuh evaluasi serius,” tegas Jelita.

Selain zonasi, Jelita juga menyinggung minimnya sekolah negeri yang membuka jalur inklusi. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan stigma antara sekolah unggulan dan sekolah biasa. “Pendidikan tidak boleh menimbulkan eksklusivitas. Semua anak, tanpa terkecuali, berhak mengakses sekolah negeri,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini menjadi wadah bagi Komite III DPD RI untuk menyerap langsung aspirasi guru, siswa, hingga masyarakat. Seluruh masukan akan dibawa ke Senayan sebagai rekomendasi resmi untuk pemerintah pusat.

“DPD RI hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat daerah sampai ke pusat. Semua masukan ini akan menjadi bahan perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan merata,” pungkas Jelita.