MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Ketua Serikat Media Siber Indonesia Sulawesi Selatan (SMSI) Sulsel, Rasyid Alfaridzi mendukung penolakan perpanjangan kontrak karya perusahaan pertambangan nikel PT Vale Indonesia yang akan berakhir pada Desember 2025 mendatang.
Sejak izin eksploitasi pertambangannya sudah berlangsung sejak 1968 tak banyak yang dilakukan perusahaan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk pengusaha lokal yang ada di Sulsel dan Luwu Timur.
“Selama ini pengusaha dan masyarakat lokal hanya jadi penonton. Kalau pun ada yang dilibatkan hanya formalitas dan paling itu-itu saja,” kata Rasid.
Rasid menyebut salah satu contohnya soal kerjasama dengan media di Sulsel. PT Vale Indonesia hanya menggandeng beberapa media dan sisanya media nasional. Malah memblokir beberapa media yang pernah mengkritiknya tanpa alasan jelas.
Pihaknya mendukung langkah pemprov untuk mengambil alih lahan tambang nikel di Blok Sorowako, Luwu Timur, yang selama ini digarap PT Vale Indonesia. Dialihkan pengelolaannya saat kontrak karya tersebut berakhir ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi dan kabupaten.
“Selama puluhan tahun, eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan Vale hanya meninggalkan kemiskinan ekstrem. Buktinya dua kabupaten di Luwu Raya masuk 5 daerah termiskin di Sulsel,” jelas Rasid.
Diketahui berdasarkan hasil survei BPS Sulsel pada September 2022 lalu, Luwu Utara berada di posisi ketiga dan Luwu posisi keempat dengan jumlah persentase penduduk miskin terbanyak se-Sulsel.
Karena itu, dirinya berharap kesiapan daerah dan pengusaha lokal agar dapat melibatkan masyarakat lingkar tambang nantinya.
“Mengenai pengambil alihan PT Vale ini, tentu kami mendukung penuh pemerintah provinsi. Salah satu dukungan kita adalah denga mempersiapkan diri, baik itu pengusaha daerah maupun pengusaha lokal,” harapnya.
Diketahui, wacana mengambil alih PT Vale telah lama digaungkan oleh Gubernur Sulsel baru-baru ini mendapat dukungan dari Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa lahan PT. Vale harus segera didistribusikan ke pengusaha lokal setelah izin perusahaan tambang nikel berakhir.
Hal ini diungkapkan JK agar ke depan konflik sosial bisa dimigitasi mengingat potensi konflik sudah sangat mengancam stabilitas ekonomi daerah maupun nasional. Seperti yang terjadi di Morowali Utara baru-baru ini.
JK juga menyinggung kondisi terkini pertambangan di tanah air khususnya di Sulawesi Selatan. Salah satunya soal tambang nikel yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
“Apa kita disini. Kita tidak punya tambang. Ada sih di Luwu Timur. Baru akan didistribusi,” ucap JK saat jadi pembicara dalam Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Soaraja Ballroom Wisma Kalla Makassar, Senin ( 30/1/2023).
JK meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk mengambil alih.
“Oleh karena itu, Pak Gubernur, tenggara, tengah harus dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya. (*)
Leave a Reply