BULUKUMBA,MENARAINDONESIA.com-Kurang lebih dua Minggu sopir truk dan buruh pekerja tambang galian C tidak lagi melakukan aktivitas di beberapa wilayah tambang yang terletak di Kabupaten Bulukumba.

Akibat dari itu, Ratusan sopir truk bersama buruh pekerja tambang menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bulukumba, Senin (14/11/2022).

Dalam aksi yang di lakukan tersebut, massa aksi sempat menutup jalan sehingga ruas jalan provinsi mengalami kemacetan.

Aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh para sopir truk dan pekerja tambang menuntut agar tambang yang telah ditutup sejak dua pekan lamanya dibuka kembali.

Koordinator Serikat Buruh pekerja tambang, Akbar Abbab yang melakukan orasi meminta agar DPRD Bulukumba ikut mengawal aspirasi mereka agar tambang tempat para sopir dan buruh menggantungkan hidup segera dibuka.

“Kasihan mereka (Sopir dan Buruh, red) tidak bekerja padahal mereka menggantungkan hidup bekerja di tambang sebagai sopir dan buruh, ini persoalan kemanusiaan soal perut,” ujarnya.

Salah satu sopir truk, Iskandar meminta agar seluruh tambang yang ada di Bulukumba dibuka. Pasalnya dari penutupan itu, dia sejak dua pekan ini tidak lagi bisa mengangkut bahan material dan menganggur sementara.

“Dua minggu mi ini saya tidak ada angkutan. Bukan saya saja, tapi ratusan sopir lainnya. Apa yang mau diangkut kalau tambang ditutup,” katanya.

Terpisah, Rohani salah satu buruh pekerja tambang meminta agar pemerintah bersama DPRD memperhatikan nasib rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari menjadi buruh di tambang.

“Alhamdulillah selama ini anak bisa sekolah dan bisa makan karena hasil menjadi buruh, kita bisa dapat Rp100 ribu perhari. Tapi kalau begini sudah dua pekan lebih tidak bekerja, kita mau makan apa?, kami juga mau beli ikan beras dan keperluan dapur,”ujarnya.

Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal yang menerima langsung para peserta aksi mengatakan bahwa apa yang disampaikan para buruh dan supir truk akan menjadi perhatian DPRD.

Hanya saja dirinya meminta agar para buruh dan supir truk tambang untuk memberikan waktu kepada DPRD untuk melakukan rapat dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Bupati Bulukumba.

“Kami paham kondisi para buruh dan supir truk. Tapi kami berharap agar bisa diberikan waktu berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan bupati,” ungkapnya.

Legislator PPP itu mengungkap jika sejak tambang ditutup, material yang didapatkan berasal dari Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bantaeng. Padahal kondisi itu cukup memprihatinkan dan merugikan Kabupaten Bulukumba.

“Kondisinya memang cukup merugikan Bulukumba, apalagi jika hasil tambang itu berasal dari Kabupaten tetangga. Tentu tidak elok buat para supir dan buruh kita di Bulukumba,” pungkasnya. (IKM)