MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menyatakan dengan tegas Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pernyataan ini disampaikan Badko HMI Sulselbar melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelarnya di Hotel Claro pada Senin (05/09/2022).

FGD tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Drs Nana Sudjana MM, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, Andi Ina Kartika Sari dan Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo SH serta berbagai elemen masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan aksi demonstrasi mahasiswa diberbagai penjuru tanah air ini, menghadirkan narasumber Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof Marsuki Dea PhD, Manajer Humas Pertamina Region VII, Laode Syarifuddin Mursali, Ketua HIPMI Sulsel, Andi Rahmat Maggabarani, Kadinsos Kota Makassar, Aulia Arsyad S STP M Si dengan mengangkat tema “Bersama mencari solusi penyesuaian BBM ; Penyesuaian BBM, Perlukah?”.

Ketua Umum Badko HMI Sulselbar, A.Ikram Rifqi dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menelurkan gagasan dan kritik yang memiliki dasar dan rasionalisasi yang kuat untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM ini.

“Dalam kegiatan ini akan melahirkan sebuah draft yang memiliki dasar yang kuat untuk disampaikan kepemerintah pusat, DPR RI, dan MPR RI. Saya rasa dengan keterlibatan masyarakat, serikat buruh, petani, nelayan, ojol, supir angkot, mahasiswa dan organisasi lainnya, sama-sama memiliki visi untuk menolak kenaikan Harga BBM ini,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa ketimpangan anggaran subsidi energi oleh pemerintah yang sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, tidak pernah melebihi Rp200 Triliun bahkan di tahun 2021 hanya dianggarkan sebesar Rp142 Triliun. Sedangkan untuk ditahun 2022 meningkat drastis menjadi Rp502 Triliun. Hal ini menurutnya menjadi sebuah pertanyaan.

“Kenapa kenaikan anggarannya lebih dari 300 persen? Namun kita mengalami defisit distribusi energi terutama BBM subsidi ini. Ada kemungkinan permainan besar oleh oligarki dan pemerintah sehingga menyebabkan Harga BBM Naik dan merugikan masyarakat,” ucap ikram.

Ikram juga mengatakan bahwa kebocoran penyaluran BBM Subsidi disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan Pertamina dan Polri sehingga dalam penyalurannya menjadi tidak tepat sasaran.

“Untuk itu kami mengusulkan adanya integrasi data Samsat oleh Polri dengan Pertamina untuk mendeteksi masyarakat yang tidak berhak mendapatkan BBM Subsidi yaitu yang memiliki mobil lebih dari satu dan yang memiliki pembayaran pajak kendaraan mobil mewah,” kata Ikram.

Sementara itu, Kapolda Suulsel, Irjen pol Drs. Nana Sujana, M.M sebagai Keynote Speaker mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan suatu ruang diskursus untuk menampung aspirasi masyarakat dalam merespon kenaikan Harga BBM.

“Tentu dalam inisiasi FGD ini, kita semua berharap dapat menemukan langkah solutif untuk membangun sinergitas dari seluruh elemen masyarakat untuk memberi solusi terkait problem kenaikan harga BBM,” ucapnya.

Dalam sesi diskusi, semua peserta yang hadir dengan tegas menyatakan menolak kenaikan harga BBM, baik itu pihak serikat buruh, pemuda dan mahasiswa semuanya tegas menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM.

“Kami dari pihak ojek online menggunakan kendaraan (mobil/motor), kami gunakan sebagai alat untuk mencari nafkah. Maka kami meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Pertamina untuk memberikan klasifikasi khusus terkait pemberian subsidi ke rakyat kasian,” ucap salah satu ojol yang hadir dalam FGD.

Seluruh peserta FGD juga meminta kepada pihak legislatif dalam hal ini DPRD hingga DPR RI untuk menyelesaikan polemik BBM ini. Karena menurutnya percuma rakyat berkoar menolak kenaikan harga BBM jika institusi legislatif tidak menjalankan perannya sebagai wakil rakyat.