BULUKUMBA,MENARAINDONESIA.com-Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bulukumba, Idul Makulasse angkat bicara setelah namanya disebut-sebut menerima upeti dari agen untuk pendamping BPNT dan PKH.

Idul yang merupakan Supplier alias penyuplai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bulukumba itu mengaku jika BPNT sangat sulit dimanipulasi apalagi dipotong. Sebab, bantuan kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu berupa bahan pokok, yakni beras, telur dan buah apel.

“Itu tidak benar, saya minta itu dibuktikan, silahkan,” tegas Idul.

Idul mengaku, hanya menyuplai beras dan buah Apel, sedangkan telur diadakan oleh agen sendiri.

Untuk menyuplai kedua barang tersebut, di Kecamatan Gantarang misalnya, Idul mengaku diberi Rp 125 untuk pengadaanya per KPM, itu untuk 10 KG beras dan 6 biji buah apel.

“Harga beras Rp 90 ribu, apel Rp 30 ribu, jadi Rp 120 ribu, keuntungan 5 ribu saja, itu sedikit masa mau lagi dibagi,” sesalnya.
Apalagi, saat ini harga sedang naik-naiknya, terkadang kata Idul, keuntungan hanya di dapat Rp 3 ribu hingga 2 ribu saja per KPM.

Senada diungkapkan oleh Agen E-warung Desa Pakubalaho Kecamatan Bontotiro, Anie yang dikonfirmasi juga membantah jika ada potongan bantuan penerima manfaat.

Ia menjelaskan jika bantuan yang di kelola oleh agen E-warung sebesar 200 ribu tersebut langsung di belanja oleh penerima manfaat

Dimana menurutnya, barang yang di belanjakan oleh KPM berupa beras dan apel itu di sediakan oleh Supplier sedangkan telur di siapkan oleh agen

“Jadi di transfer ke Supplier 145 ribu dan sisanya 55 ribu agen yang kelola untuk pembeli telur, ini di lakukan setiap penyaluran”, jelasnya

Agen E-warung Desa Benteng Malewang, Arifuddin juga membantah jika ada potongan bantuan penerima manfaat. Menurutnya pencairan BPNT tidak dikenakan biaya, alias gratis.

” Tidak ada biaya yang dikeluarkan penerima manfaat, kalau mereka datang gesek kartunya, langsung diberikan bantuan, beras, buah dan telur,” kata Arifuddin.

Sedangkan pendamping PKH Gantarang, Mansur mengatakan BPNT merupakan bantuan bahan pokok. Berbeda kata Mansur, dengan Program Keluarga Harapan (PKH), berbentuk uang, namun itu juga langsung ke rekening penerima manfaat.

“Mungkin maksudynya PKH, kalau itu memang terpotong Rp 5 ribu kalau mau dicairkan, itu karena ada biaya admin di agen,” kata Mansur.

Dengan adanya agen, Mansur mengaku penerima manfaat sangat terbantu, karena tidak perlu lagi ke kota untuk mengambil bantuan dari pemerintah tersebut.

“Saya pernah sarankan penerima untuk cairkan bantuan PKHnya di kota, cuma tidak ada yang mau, karena memakan waktu, belum lagi bensin, dan tetap sama ada biaya adminya,” kata Mansur.

Untuk PKH, beberapa nominal bantuan berbeda-beda, tergantung kategorinya.

“Anak sekolah jenjang SD Rp 225 ribu satu tahap (3 bulan sekali), SMP Rp 375, SMA Rp 500 ribu, ibu hamil dan balita 750. Disabilitas berat Rp 600 ribu, Lansia Rp 600 ribu,” jelas Mansur. (Ihsan Khalik Makkaraja)