MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Puluhan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar, menyebut Musyawarah Daerah (Musda) Pemuda/KNPI yang diselenggarakan oleh Putri Utami Muis di Novotel Hotel Makassar (12/6), adalah ilegal.

Menurut mereka, kepengurusan KNPI Makassar yang sah adalah hasil Musda yang diselengarakan di Hotel Grand Asia pada April 2021 lalu, dan menetapkan Hasrul Kaharuddin sebagai Ketua KNPI Kota Makassar terpilih Periode 2021-2023.

“Kami pimpinan Pemuda Muhammadiyah Makassar dan Angkatan Muda Muhammadiyah Makassar solid tidak menghadiri Musda di sebelah. Saya kira, kehadiran OKP pada Musda kemarin itu, sudah melegitimasi keabsahan kepemimpinan Bung Ketua Hasrul Kaharuddin”, tegas perwakilan Pemuda Muhammadiyah Makassar dalam acara silaturahmi OKP berhimpun yang digelar di Sekretariat KNPI Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Sabtu malam (12/06/2021).

Senada dengan perwakilan Pemuda Muhammadiyah. Ketua Al Washliyah Makassar, Musyawir mengatakan Musda KNPI Makassar yang digelar sebelumnya, OKP berhimpun telah menyepakati dan menegaskan bahwa tidak ada lagi dualisme ditubuh KNPI.

“KNPI di bawah kepemimpinan Ketua Bung Hasrul Kaharuddin adalah yang sah di mata hukum. Saya berpesan, tidak usah menanggapi sakit hati teman-teman di sebelah, bagi kita itu membuang energi. Kita anggap saja angin lalu. Mari kita merajut kembali KNPI yang dipimpin Bung Arul”, ujar Musyawir.

Sementara itu, Ketua KNPI Makassar Hasrul Kaharuddin membeberkan, terdapat 18 OKP dan 6 Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) yang mengatasanamakan OKP dan DPK menghadiri Musda di Novotel Hotel malam ini.

“Kita sudah identifikasi dan mengantongi data peserta OKP yang terlibat di Musda Novotel, dan peserta tersebut kita pastikan tidak memiliki rekomendasi sebagai utusan OKP,” ujar Arul.

Dia menyampaikan, pelaksanaan Musda KNPI Makassar di Hotel Grand Asia, sudah sesuai mekanisme dan aturan organisasi. Hal itu yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, untuk mengakui kepengurusan KNPI di bawah kepemimpinan Hasrul Kaharuddin.

“Kehadiran Kesbangpol dan Dispora Makassar di Rumah Pemuda Makassar beberapa hari yang lalu, itu menjadi bukti bahwa kita yang sah. Bahkan kita diminta agar segera mendaftarkan kepengurusan di Kesbangpol Makassar, jadi persoalan ada oknum yang menggelar musda saya pikir itu hanya mainan saja.” tegasnya.

Soal struktur kepengurusan KNPI Makassar kata dia, beberapa hari kedepan sudah akan rampung dan akan segera diserahkan ke KNPI Sulsel.

“Struktur kepengurusan saya ada 250 orang. Kenapa gemuk, dengan kondisi KNPI hari ini, bahwa niat saya tidak ingin mengecewakan salah satu OKP di Makassar. Makanya saya mengambil kebijakan untuk merangkul semua OKP di Makassar,” pungkasnya.

Ketua komisi Organisasi DPD KNPI Sulsel, Imran Yusuf yang hadir pada acara silaturahmi tersebut mengatakan, Musda KNPI Makassar di Hotel Grand Asia, sah dan telah sesuai dengan mekanisme kerja organisasi yang berlaku.

“Yang pasti, saya selaku Ketua Komisi Organisasi, menyampaikan secara tegas, bahwa Musda KNPI yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2021 sudah berjalan sesuai dengan mekanisme kerja organisasi yang berlaku”, ungkapnya.

Imran berharap, KNPI Makassar dibawah kepemimpinan Hasrul Kaharuddin, untuk fokus mempersiapkan agenda pelantikan dan tidak ikut terpancing dengan musda tandingan yang digelar di Novotel Hotel malam ini.

“Jadi kalau ada yang mengatasnamakan KNPI, namun OKP-nya tidak jelas, jumlahnya juga agak samar-samar, saya harap tidak perlu dibesar-besarkan”, tambah Imran.

Selain itu, Ia juga menyarankan agar Ketua terpilih segera memasukkan dokumen hasil pelaksanaan Musda, serta permohonan penerbitan struktur kepengurusan. Agar KNPI Sulsel bisa segera menerbitkan surat keputusan (SK), untuk kemudian dilakukan pelantikan.

“Jikalaupun ada kelompok-kelompok kepemudaan yang mengatasnamakan KNPI Kota Makassar, selain dibawah kepemimpinan Bung Hasrul Kaharuddin, maka kami tidak menganggap dan tidak mengakui itu sebagai wadah berhimpun kepemudaan yang sah secara de facto dan de jure,” pungkasnya.

Diketahui silaturahmi yang digelar secara sederhana ini, seluruh OKP dan DPK yang hadir turut memberi ketegasan soal keberpihakan mereka seperti Pemuda Muslim, GM Kiara, GMKI, GMNI, Pemuda Katolik, GAMKI, Pemuda Muhammadiyah, GPS, SEMMI, IPPI, Sapma PP, GPPI, GMMP, SRIKANDI PP, Pemuda Lira, PPM, Fokusmaker, Fortanas, BKPRMI, Pemuda Islam, GPK, GMPI, BMI, IPNU, Perisai, GMPPK, IPM, Pena, PBB, BMK57, AMPI, AMK, Pemuda Justitia, Garda Bangsa, Nasyatul Aisyiah, Perada, GPS dan Al Wasliah.(**)