MAROS,MENARAINDONESIA.com-Sebanyak 824 pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih resmi dilantik oleh Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, dalam upacara yang digelar di Lapangan Pallantikang, Senin pagi (21/7/2025). Pengukuhan ini merupakan bagian dari peluncuran nasional program 80.000 Kopdes Merah Putih yang diresmikan secara terpusat oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dari Jawa Tengah.

Di Kabupaten Maros, struktur pengurus terdiri dari 515 pengurus inti dan 309 pengawas yang tersebar di 80 desa dan 23 kelurahan. Setiap wilayah memiliki delapan orang pengurus, yang terdiri dari lima pengurus inti dan tiga pengawas. Pembentukan koperasi ini menjadi langkah konkret daerah dalam mendukung program penguatan ekonomi lokal melalui skema koperasi.

“Hari ini kita telah melantik pengurus Kopdes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Saya harap mereka segera bekerja dan berkontribusi nyata dalam menggerakkan perekonomian desa,” ujar Bupati Chaidir dalam sambutannya.

Pemkab Maros juga berkomitmen menyediakan fasilitas kantor koperasi dengan memanfaatkan aset milik daerah yang belum difungsikan. Salah satunya adalah gedung pengrajin di Desa Bonto Marannu yang diusulkan menjadi kantor koperasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maros, Idrus, mengatakan bahwa koperasi desa akan bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama dalam program-program strategis seperti ketahanan pangan.

“Dengan sinergi Kopdes dan BUMDes, potensi desa bisa dimaksimalkan secara berkelanjutan,” ucapnya.

Acara ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran kementerian. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam sambutannya menyampaikan optimisme atas kontribusi koperasi desa terhadap pembangunan ekonomi nasional.

“Dalam tiga bulan ke depan, pengurus harus menunjukkan kinerja. Empat tahun mendatang, target kita adalah terbentuknya sentra ekonomi baru di desa-desa seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa, sekaligus upaya nyata pemerintah daerah dalam mendukung agenda besar pembangunan dari pinggiran.