MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun 2024/2025 di dua lokasi berbeda pada Selasa (11/3/2025). Reses tersebut berlangsung di Jalan Bitowa Lama, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, serta di Jalan Urip Sumaharjo, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang.

Dalam pertemuan dengan warga, berbagai aspirasi mencuat, termasuk program iuran sampah gratis, permasalahan banjir, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Warga berharap kebijakan iuran sampah gratis yang dirancang pemerintah dapat segera direalisasikan tanpa membebani masyarakat kecil.

Menanggapi hal tersebut, Supratman menegaskan bahwa DPRD Makassar akan mendorong Pemerintah Kota untuk menyosialisasikan kebijakan ini secara terstruktur. “Prinsipnya, kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang pro rakyat. Namun, penerapannya harus jelas agar tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, persoalan banjir di Kecamatan Manggala juga menjadi sorotan. Warga meminta solusi konkret dari pemerintah, seperti normalisasi drainase dan pembangunan sistem pengendalian air yang lebih efektif. Supratman menyebut bahwa permasalahan ini telah dibahas di lintas komisi dan akan menjadi prioritas pembangunan tahun 2025.

“Kami dorong agar drainase dibenahi, dan pemetaan kawasan rawan banjir dilakukan dengan perencanaan teknis yang matang,” kata legislator dari Partai NasDem itu.

Di sektor ekonomi, warga mengusulkan program pelatihan keterampilan, bantuan modal UMKM, serta akses pasar bagi produk lokal. Supratman menilai pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas selain pembangunan infrastruktur.

“Ekonomi kerakyatan harus menjadi fondasi pembangunan. Kami siap mendorong sinergi lintas OPD agar program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Reses ini dihadiri oleh perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka. Supratman menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan wadah untuk menyerap aspirasi rakyat yang akan diperjuangkan di DPRD.