MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, menghadiri dan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023, yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (16/05/2024).

Pemerintah Kota Makassar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil laporan keuangan daerah tahun 2023. Selain meraih opini WTP, Pemkot Makassar juga menjadi daerah tercepat dalam menyelesaikan laporan keuangannya. Pencapaian ini sudah tiga kali berturut-turut diraih di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

Ketua DPRD Rudianto Lallo mengucapkan selamat kepada Wali Kota Makassar atas keberhasilan mempertahankan opini WTP.

“Ini adalah pencapaian luar biasa dan merupakan bukti kepemimpinan Danny Pomanto yang baik untuk semua,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, menyampaikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi opini laporan keuangan adalah konsistensi dan kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). BPK juga mengingatkan agar Pemkot Makassar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak diterimanya LHP.

BPK berharap DPRD serta pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Wali Kota Danny Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar atas dukungan mereka, sehingga Makassar kembali meraih opini WTP. Dia juga berterima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bekerja keras 24 jam dalam menyiapkan laporan keuangan, serta kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang taat dalam memberikan laporan.

“Pada saat yang bersamaan, Makassar juga menjadi pemkot tercepat dalam menyampaikan laporan keuangannya,” tambah Danny Pomanto.

Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.