JAKARTA,MENARAINDONESIA.com-Kabupaten Maros kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan khusus dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) atas keberhasilannya menerapkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang responsif gender. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara tahunan bertajuk “Ekologi dan Inklusi dalam Tata Kelola Fiskal” yang digelar di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Maros, Andi Muetzaim Mansyur, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Maros. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pengakuan tersebut, serta menegaskan komitmen Maros dalam mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan kesetaraan gender ke dalam kebijakan fiskal berbasis lingkungan.

“Kami percaya bahwa pembangunan berkelanjutan harus menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Inisiatif EFT responsif gender ini merupakan bagian dari upaya kami menjadikan kebijakan fiskal lebih adil dan berdaya,” ujar Andi Muetzaim.

KMS-PE menilai bahwa Kabupaten Maros menjadi daerah percontohan nasional dalam penerapan kebijakan fiskal ekologis yang tidak hanya fokus pada konservasi lingkungan, tetapi juga pada partisipasi setara dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam. Langkah ini dinilai mampu memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Skema EFT responsif gender yang diterapkan Maros mencakup pemberian insentif berbasis kinerja kepada desa-desa yang mengembangkan program lingkungan dengan melibatkan perempuan secara aktif, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Hal ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan peran dalam pembangunan lokal.

Melalui penghargaan ini, KMS-PE berharap langkah Kabupaten Maros dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam merancang tata kelola fiskal yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Maros sebagai salah satu kabupaten yang konsisten dalam mengedepankan prinsip lingkungan hidup dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan pembangunannya.