MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan sekretariatnya, dengan menutup Jalan Botolempangan dan membakar beberapa ban bekas, Makassar, Rabu (06/07/2022) malam.

Aksi demonstrasi yang di pimpin langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo itu menyikapi hasil seleksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar.

“Pelaksanaan Negara harus dimulai dari sisi Demokrasi yang bijak dan ideal, semua tatanan pelaksanaan pemerintahan dimulai dari sistem kedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi diharapkan memiliki pelaksanaan Good Governance, pelayanan publik menjadi sebuah langkah misi dalam mewujudkan hal itu,” kata Arsy dalam orasinya.

Dia menilai perlu melakukan konsep desentralisasi pemerintahan daerah sesuai dengan konsep otonomi daerah, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kota Makassar merupakan kota metropolitan, sehingga beberapa aspek pelayanan publik merupakan syarat menjadi Kota Metropolis.

“Misalnya terkait seleksi calon Dewan Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaru ini, dari tahapan per tahapan, HMI Cabang Makassar menilai ada kejanggalan beberapa hal dari proses lahirnya tahapan dan hasil dari pengumuman, salah satunya dilihat dari masalah administrasi,” ungkap Arsy.

Ketua umum HMI Cabang Makassar inipun menuangkan 6 point Critical Publik HMI terhadap proses seleksi BUMD Kota Makassar sebagai berikut:

1. Pelaksanaan seleksi calon direksi dan dewas BUMD harus lebih mengedepankan aspek transparansi publik.

2. Diduga terjadi Maladministrasi pada pelaksanaan seleksi, diantaranya salah satu tim wawancara disaat yang bersamaan juga merangkap sebagai peserta calon Dewas BUMD

3. Proses seleksi calon Direksi dan Dewas BUMD Kota Makassar, harus ditinjau ulang dan mengedepankan aspek kompetensi peserta.

4. Pengalaman akademik seharusnya menjadi salah satu pertimbangan kelulusan peserta, karena pengelolaan BUMD Kota Makassar seharusnya memilki bekal pengetahuan dan pengalaman.

5. Mendesak Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk melakukan Investigasi terhadap tahapan pelaksanaan seleksi calon Direksi dan Dewas BUMD Kota Makassar.

6. Mendesak Walikota Makassar untuk turun menyelesaikan dan bertanggung jawab atas proses seleksi tersebut.

Selain persoalan seleksi BUMD, Ketua Umum HMI Cabang Makassar ini juga menyikapi beberapa persoalan di Kota Makassar, diantaranya terkait lambannya pihak Kajati Sulsel dalam menetapkan tersangka kasus korupsi di PDAM Kota Makassar dan beberapa kasus lainnya yang sedang di selidiki oleh pihak berwajib.

“Kedepan kami akan melakukan gerakan people power untuk mendorong aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan yang merugikan negara di Kota Makassar ini,” Kunci Arsy.