MAROS,MENARAINDONESIA.com-Pemerintah Kabupaten Maros kembali memperkuat barisan birokrasi profesional melalui pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Maros, Dr. H. A. S. Chaidir Syam, S.IP., M.H., di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Selasa (3/6/2025).

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Maros, A. Muetazim Mansyur, S.T., M.Si., dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Maros. Pelantikan ini dihadiri pula oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala BKPSDM, serta para pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

Dalam sambutannya, Bupati Maros menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan fungsional. Ia menyampaikan bahwa jabatan tersebut bukan hanya penugasan administratif, melainkan bentuk kepercayaan negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani.

“Ini bukan sekadar pelantikan jabatan, melainkan momentum memperkuat komitmen kita terhadap pelayanan yang bersih, profesional, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Chaidir Syam.

Sementara itu, Wakil Bupati Maros, A. Muetazim Mansyur, menyoroti peran strategis jabatan fungsional dalam mendukung adaptasi birokrasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan pembangunan daerah. Ia mengimbau para ASN yang dilantik agar senantiasa meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta semangat inovasi dalam tugas sehari-hari.

“Dengan jabatan fungsional, ASN dituntut untuk lebih fokus, ahli di bidangnya, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik secara tepat dan profesional,” ucap Muetazim.

Pelantikan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis sistem meritokrasi, yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan pengembangan karier ASN secara berkelanjutan.

Melalui penguatan jabatan fungsional, Pemkab Maros menargetkan peningkatan kualitas layanan publik serta pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.