Serapan Anggaran 11 OPD Pemkot Makassar Masih Rendah

img

MAKASSAR,MENARAINDONESIA.com-Sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar memiliki serapan anggaran terendah dibawah 40 persen jelang akhir triwulan ke III tahun 2023.

Diketahui, target belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 yakni Rp5,2 triliun.

Adapun 11 OPD tersebut yakni Dinas Penataan Ruang dari pagu anggaran Rp23,527 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp8,981 miliar atau 38,18 persen.

Dinas Pemuda Olahraga dari pagu anggaran Rp166,413 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp61,848 miliar atau 37,17 persen.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari pagu anggaran Rp75,065 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp23,032 miliar atau 30,68 persen.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari pagu anggaran Rp64,076 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp18,220 miliar atau 28,44 persen.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari pagu anggaran Rp914 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp239 miliar atau 26,13 persen. Dinas Ketahanan Pangan dari pagu anggaran Rp25,397 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp6,387 miliar atau 25,16 persen.

Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari pagu anggaran Rp59,918 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp14,917 miliar atau 24,90 persen keuangan.

Kemudian, Dinas Komunikasi dan Informatika dari pagu anggaran Rp140,071 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp32,262 miliar atau 23,03 persen.

Bagian Administrasi Pembangunan dari pagu anggaran Rp1,911 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp716,721 juta atau 37,50 persen. Bagian Perekonomian dari pagu anggaran Rp3,760 miliar yang baru terealisasi sekitar Rp1,171 miliar atau 31,14 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman mengungkapkan, rendahnya realisasi dan pendapatan akan menjadi catatan para OPD. Di mana, Ia mengaku telah berulang kali mengingatkan para OPD bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan termasuk di tahun 2024 mendatang.

“Tentu berkaitan dengan rendanya realisasi dan pendapatan sepertinya tahun depan kita akan lakukan perbaikan,” ungkap Helmy, saat ditemui di Kantor Balaikota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu (18/10/2023).

Langkah perbaikan tersebut, kata Helmy, termasuk pengurangan pembiayaan seperti untuk makanan dan minuman yang tidak signifikan atau tidak sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan.

“Kemudian pembiayaan lainnya yang tidak signifikan atau tidak berimplementasi kepada target pertepapatan pencapaian visi misi kita akan pangkas,” jelas Helmy.

Untuk mengejar target realisasi yang hanya tinggal dua bulan, Helmy mengungkapkan berdasarkan data-data realisasi anggaran yang dipaparkan oleh Bappeda Kota Makassar telah terjadi perubahan.
Di mana, data perubahan APBD tengah menunggu persetujuan dari provinsi. Setelah itu, jika disetujui maka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) akan ditindaklanjuti.

“Kalau melihat cerminan dari data tadi, tentunya untuk data yang ditampilkan tadi itu data perubahan kalau perubahan APBD ini kita menunggu persetujuan provinsi,” jelas Helmy.

Maka dari itu, Helmy meminta kepada kepala OPD untuk tidak meninggalkan Kota Makassar, kecuali dalam keadaan mendesak atau ketika diperlukan ke Jakarta atau tempat lain. Dalam situasi koordinasi biasa, Ia menyarankan agar mereka tidak kemana-mana.

“Hal urgent yang akan diurus tetapi kalau misalnya sifatnya koordinasi biasa itu kami sarankan untuk tidak pergi ke mana mana,” tutup Helmy.

ads

Leave a Reply