Oleh: Muh Izzulhaq Fiqri (Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unhas Angk 2018)

MENARAINDONESIA.com-Akhir-akhir ini, marak berita yang kita dengar tentang bagaimana kelangkaan bahan bakar khususnya Pertalite dan Solar. Selain itu, minyak goreng yang beberapa waktu lalu juga sulit ditemukan. Lalu, Pemerintah mengeluarkan sebuah solusi yang berfokus bagaimana pemulihan masalah tersebut pada basis data atau big data. Kita sendiri telah mendengarkan pemerintah mengeluarkan statement melalui Peraturan Presiden No. 191/2014 dan SK BPH Migas No. 04/2020.

Dalam Peraturan tersebut, dijelaskan bagaimana penyaluran bahan subsidi baik dari sisi jumlah dan juga sisi penggunaannya. Kalau kita melihat kondisi saat ini , ini sama halnya menyulitkan para pengguna kendaraan baik bermotor maupun bermobil itu untuk mengisi bahan bakar mereka. Karena tidak semua masyarakat paham tentang teknologi itu sendiiri dan juga tidak semua masyarakat memiliki alat komunikasi yang bernama handphone yang berbasis digital.

Kalau melihat di daerah, kebanyakan memakai alat komunikasi handphone yang masih jadul misal nokia. Nah, disini sebenarnya harusnya pemerintah melihat bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat. Jangan hanya mampu mencari sebuah solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan tetapi tidak menyentuh secara universal di kalangan masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga yang di kutip dari otomania.gridoto.com  mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum masuk kriteria untuk menggunakan pertalite dan bahan bakar. Artinya bahwa memang masyarakat kita masih gagap terhadap teknologi. Disini, kita harus melihat dari berbagai perspektif masyarakat tentang apa saja yang mereka butuhkan. Karena kalau melihat ekonomi setiap masyarakat itu tidak semua nya sama.

Kemudian, kata Patra Niaga bahwa ada sebuah akun yang perlu kita buat terlelbih dahulu sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Inilah sebenarnya bukti big data yang menjerumuskan kepada setiap masyarakat untuk menampung segala sumber informasi data pribadi nya. Takutnya, ini akan menjadi sebuah permasalahan yang memicu perseteruan antara masyarakat dan pemerintah dan sangat jelas kita dengar kemarin bagaimana Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan kalau dia memiliki big data yang tidak semua orang miliki.

Begitu pulalah yang akan terjadi dengan proses pembelian minyak goreng ini. Saya menilai bahwa semuanya menjerumus kepada bagaimana big data itu di kembangkan oleh pemerintah dengan alibi berbagai solusi atas segala permasalahan lantas hanya menguntungkan oligarki sendiri. Inilah yang akan terjadi sehingga tujuan dari pembukaan UUD itu tidak terlaksana lagi. Atau UUD tentang bagaimana hak privasi itu dijaga oleh pemerintah. Kalau kita lihat untuk apa coba masyarakat itu membeli minyak goreng pakai aplikasi peduli lindungi. Ini artinya penyelewangan penggunaan terhadap sistem yang dibuat pemerintah itu sendiri. Bisa di juluki serigala berbulu domba.

Mirislah kita lihat negara akhir – akhir ini, pemerintah tidak mampu untuk mengejewantahkan dari asas pancasila yang kita lakukan. Ini semua berakibat ketidakadilan terhadap masyarakat yang tidak mampu menggunakan handphone. Bahkan beberapa pihak menilai, ini hamya menyusahkan para masyarakat kita. Maka, semestinya perlu ada survey terlebih dahulu bagaimana sebenarnya dalam penggunaan digitalisasi ini di masyarakat itu. Apakah sudah mumpuni dalama pengaplikasiannya atau tidak.

Kemudian, Pemerintah harusnya terlebih dahulu melakukan sosialisasi dalam menyusun program yang dibuat secara nasional. Walaupun, untuk pertama kali di coba hanya beberapa daerah, setidaknya sumber informasi tentang kegiatan pemerintah itu bisa tersebar di seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Lalu, yang saya sampaikan tadi mulailah survey seberapa pintarnya masyarakat ini dalam menggunakan alat komunikasi. Karena kebanyakan orang yang ke pasar itu ialah orangtua sampai lansia. Kalau untuk kalangan pemuda wajarlah yah karena mereka memang di tuntut untuk bagaimana kemudian mampu untuk beradaptasi dengan kondisi keadaan. Bukannya kita mau mendeskreditkan para orang tua, tetapi pemudalah yang menjadi penerus bangsa kedepannya.

Oleh karena itu, marilah kira bersama – sama untuk tetap terus memegang teguh  prinsip – prinsip negara kita. Bukan karena kepentingan sepihak atau segeleintir orang sehingga kita melakukan segala cara untuk kepentimgan mereka dan menghilangkan prinsip kita sendiri.